Karya Suci dan Politik yang Banal

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Senyum Pan Kerug mengembang karena karya ngenteg linggih di paibon-nya sukses dihelat.

Lelah berhari-hari dan letih bermalam-malam para warga di keluarga besarnya untuk menyiapkan rangkaian karya, terbayarkan sudah.

"Inggih, krama paibon tityang sareng sami (Baiklah, keluarga besarku semuanya). Sane mangkin karya sampun puput (Sekarang upacara sudah selesai). Semua berjalan lancar, labda karya sidaning don," ucap Kerug disambut gemuruh tepuk tangan warga di paibon-nya.

Sebagai ketua panitia karya, Kerug tidak saja dianggap sukses menjalankan mandat.

Ia juga berhasil mendatangkan beberapa ‘orang asing’ yang bersedia hadir di tengah-tengah keluarga besarnya, berbaik hati, dan tak lupa berderma dalam karya suci itu.

Pan Kelor – seorang anggota paibon yang sehari-hari bekerja sebagai engineering di sebuah hotel – juga bersyukur tak kepalang.

Karya yang menghabiskan biaya tak sedikit itu ternyata tak cukup mengoyak keadaan ekonominya.

Pikirannya sedikit lebih tenang.

Sejumlah uang yang awalnya dia sisihkan untuk membayar iuran karya, tak jadi dibayarkan semua.

Sebab, beberapa ‘orang asing’ yang datang saat puncak karya, membawa segempok uang.

“Perlu tiyang laporkan, krama paibon tityang sareng sami, keuangan kita dalam karya ini surplus! Patut disyukuri, dalam karya ini kita tidak buntung; melainkan untung!” Kerug semringah melanjutkan laporannya – sorak dan tepuk tangan warga pun terdengar semakin bergemuruh.

Fenomena tadi acap terjadi di Bali hari-hari belakangan ini.

Terlebih lagi, saat ini merupakan tahun politik yang sebentar lagi akan dilanjutkan dengan Pemilu serentak.

Kerumunan warga – termasuk upacara adat yang melibatkan massa, bahkan acara pernikahan – adalah santapan yang gurih untuk meraih dukungan; dan syukur-syukur mendulang suara.

Bersama tim suksesnya, para calon legislatif yang berlaga dalam Pemilu serentak bergerilya dari paibon ke paibon, dari banjar ke banjar dengan dibalut istilah simakrama.

Mereka menyerupai orang asing yang tiba-tiba muncul di tengah kerumunan warga dan mencitrakan diri sebagai seorang dermawan yang layak dipilih saat hari pencoblosan.

(Sekadar catatan, Sugi Lanus dalam sebuah esainya menelusuri terjadinya lompatan makna simakrama yang semula berarti ‘silaturahmi’ menjadi sekadar sowan politik “…yang penuh motif kekuasaan dibanding murni tanpa muatan kekuasaan.”).

Setelah simakrama atau bertatap muka dengan warga dalam sebuah kerumunan massa, adegan diakhiri dengan penyerahan catu (uang, terkadang dengan amplop) yang ditaruh di atas canang oleh Sang Caleg kepada perwakilan pemilik hajatan.

Bila sudah begitu, sontak riuh tepuk tangan tak terbendung.

Acara simakrama diakhiri dengan sesi foto bersama, sembari menunjukkan gaya khas masing-masing (misalnya dengan mengancungkan tangan untuk menunjukkan nomor urutnya yang tercantum dalam surat suara saat hari pencoblosan nanti).

Cara-cara menarik simpati massa tidak hanya dilakukan di level paibon, tetapi juga telah masuk ke banjar-banjar maupun desa adat.

Bukan sesuatu yang mengherankan terlebih lagi bila kelian banjar atau kelian adat tersebut pada dasarnya telah tergabung dalam partai politik tertentu sebelumnya.

Bahkan, tempat suci seperti pura sekalipun menjadi sasaran para Caleg untuk meraih dukungan.

Dia bisa datang saat pujawali, atau sering pula kehadirannya itu untuk memenuhi undangan yang secara khusus dilayangkan oleh panitia pujawali.

Sekalipun ikut sembahyang ketika hadir saat pujawali di sebuah pura, tetapi Sang Caleg kerap diperlakukan sebagai ‘Pemedek yang Lain’.

Kedatangannya disambut secara khusus.

Petinggi desa adat atau tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan pura akan menjabat tangan Sang Caleg, ‘Sang Pemedek yang Lain’ itu, lalu bercengkrama di tempat yang telah disiapkan secara khusus.

Acara seperti ini akan diakhiri dengan adegan yang sama: menyerahkan segempok uang yang ditaruh di atas canang. 

Penyerahan catu dilakukan penuh seremonial di hadapan warga; dan karena simakrama digelar di sebuah pura, maka Ida Betara pun turut menyaksikannya.

Politik praktis, terlebih menjelang Pemilu, memang sering menyerupai drama penuh intrik dan manipulatif. 

Fenomena tadi bahkan menunjukkan bahwa politik praktis telah menunjukkan wajahnya yang paling banal, karena aktivitasnya telah menyelinap ke ranah ritual-ritual keagamaan yang seharusnya bersifat sakral dan bersih dari kepentingan politik.

Di beberapa wilayah di Bali, tanggung jawab beryadnya yang semula adalah wujud rasa bhakti tiap-tiap umat sebagai individu – yang sering pula dirasakan sebagai beban ekonomi – kini terasa sangat enteng.

Tidak ada lagi iuran untuk menghelat sebuah ritual adat-agama, karena beban-beban ekonomi untuk ‘yadnya’ itu  telah ditanggung oleh para pejabat dan orang-orang politik yang mengejar kekuasaan.

Aktivitas adat-agama di Bali pun menunjukkan dirinya yang tidak terlepas dari kekuatan capital; dan keduanya saling berkelindan dengan proses-proses politik.

Padahal, jika kesungguhan beragama seseorang dinilai dari rasa tulus dan ikhlas, maka yadnya seharusnya dilakukan dengan kesungguhan hati yang paling dalam – sesederhana apapun itu, bukan malah mengandalkan bantuan dari Caleg.

Lihatlah balai banjar yang gagah, pura yang megah, hingga karya ngenteg linggih, kerap dibangun menggunakan uang pejabat maupun Sang Pemedek yang Lain itu.

“Sekali lagi kami imbau, seluruh krama pangempon pura agar ketog semprong datang ngaturang bhakti saat puncak pujawali. Apalagi kami sudah mengundang Pak Bupati secara khusus dan beliau memastikan akan hadir…” demikian pengumuman panitia pujawali.

“Ne mara… Pokokne SSCGT (sangat super cenik gae to)…” sahut salah seorang warga yang dalam benaknya sudah membayangkan Pak Bupati yang bares itu tidak akan lupa membawa segempok uang. (*)