Kompas Menjawab: Persatuan dan Masa Depan Republik, Itulah Komitmen Kami

KOMPAS/BUDI SUWARNA

Sebagian mahasiswa volunter mengikuti pembekalan sebelum terjun sebagai pewawancara pada program hitung cepat Pilkada Jabar, Jateng, Jatim Litbang Kompas. Pembekalan diberikan antara lain di kantor Redaksi Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Minggu (24/6/2018).

Pesan penting dari hasil survei adalah tingginya angka pemilih dengan hak suara yang belum menentukan pilihan, 13,4 persen, yang dikhawatirkan berujung pada tidak menggunakan hak pilih. Ini sebenarnya yang ingin kita dorong untuk mencoblos pada 17 April nanti.

Adapun sosok pemred, benar ia pemangku otoritas tertinggi di ruang redaksi. Namun, tidak berarti ia dapat sesuka hati menggunakan wewenang kepemredan. Semua pihak di ruang redaksi memahami bahwa koran—sebagaimana sosoknya—bersifat terbuka. Bagi pembaca setia, membaca satu berita, atau bahkan satu alinea berita saja, ia sudah bisa menebak apa yang dimaui dan ke mana arah yang dituju Kompas.

Redaksi Kompas menyelenggarakan rapat dua kali sehari, pagi dan sore. Pagi untuk mengevaluasi berita yang sudah terbit dan merencanakan berita esok hari, serta sore untuk menentukan berita mana dan dimuat di halaman berapa. Kedua rapat dipimpin redaktur pelaksana atau wakilnya. Pemred menyelia rapat dan mengambil keputusan manakala ada beda pandangan atau jika ada berita yang rumit.

KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Rapat sore pertama Redaksi Harian Kompas di Menara Kompas, Minggu 15 April 2018

Ada juga rapat mingguan serta rapat dalam desk. Tiap bulan ada pertemuan dengan Ombudsman (beranggotakan orang luar dari berbagai disiplin ilmu) untuk mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Redaksi Kompas. Dalam liputan penting yang menuntut keberimbangan, konten Kompas dikontrol oleh Litbang Kompas dan Ombudsman Kompas.

Adapun sosok pemred, benar ia pemangku otoritas tertinggi di ruang redaksi. Namun, tidak berarti ia dapat sesuka hati menggunakan wewenang kepemredan.

Kondisi yang ada saat ini sudah berbeda dengan era ketika pendiri Kompas Jakob Oetama aktif memimpin. Sekarang, pada generasi kepemimpinan ketujuh, ciri egalitarian makin nyata, pemred atribut riil, tetapi sosoknya bersifat primus interpares (yang pertama dari yang setara).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Jakob Oetama.
Itulah faktanya. Tentu Kompas tidak menafikan adanya aspirasi politik perseorangan karena ini hak yang dihormati dalam negara demokrasi. Namun, kebijakan redaksi adalah koridor yang merupakan produk kolektif, yang terpisah dari kecondongan politik individu redaksi.

Lebih penting amanatnya
Pada era pasca-kebenaran (post truth), orang ”memercayai apa yang ingin ia percayai”. Jadi, penjelasan panjang-lebar tentang fakta yang sebenarnya dari soal di atas bisa saja masih kalah dengan persepsi yang dianut insan post truth.

Akan tetapi, percayalah, satu hal yang tetap menjadi jati diri Kompas adalah kecintaan kepada Tanah Air. Memajukan demokrasi menjadi salah satu menu, tetapi selebihnya adalah visi Indonesia bermasa depan gemilang yang menjadi dambaan kami. Kesadaran akan cinta Tanah Air, melalui berbagai ekspedisi ke pulau terluar, ikut membangunkan kesadaran akan hidup di Busur Cincin Api, terus menjadi suluh yang tak akan pernah padam. Kompas menawarkan melihat Indonesia dengan pendekatan berbeda, melihat dari gunung api, dari sungai, dari bawah laut, yang menjelma dalam sejumlah ekspedisi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO
Tim Ekspedisi Kompas Cincin Api menembus gelap mengejar matahari terbit di puncak Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat, Rabu (22/6/2011).
Kompas tahu diri. Justru pada masa ketika industri media diterpa badai, waktu menjadi prioritas membereskan dapur, dengan harapan Kompas menjadi penyintas yang bisa jadi rujukan media di Tanah Air.

Bahwa hari ini Kompas berada dalam pusaran politik, hal ini sedikit pun tidak mengurangi komitmen Kompas terus membela kepentingan Republik. Dengan cara bagaimana? Kalau ”independen” bukan slogan yang pas lagi, pilihan Kompas adalah ”dengan cara kredibel” (bisa dipercaya).