May Day

22 Kasus Ketenagakerjaan di Denpasar Didominasi Masalah Pesangon

May Day atau Hari Buruh Internasional menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, IGA Rai Anom Suradi adalah otonan

Penulis: Putu Supartika | Editor: Ady Sucipto
Tribun Bali/Putu Supartika
Perayaan May Day di Lapangan Lumintang, Denpasar, Rabu (1/5/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR -- May Day atau Hari Buruh Internasional menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, IGA Rai Anom Suradi adalah otonan bagi pekerja.

Dan dalam otonan ini mereka bisa berkumpul bersama keluarga.

"Kami minta agar pekerja diliburkan. Setidaknya di internal mereka perusahaan juga melaksanakan acara yang happy," kata Anom, Rabu (1/5/2019) dalam peringatan May Day di Lapangan Lumintang, Denpasar.

Sementara untuk masalah ketenagakerjaan yang terjadi di Denpasar kebanyakan terkait PHK sepihak dan masalah pemberian pesangon.

"Untuk di Denpasar masalah kerenagakerjaan yakni ada yang merasa di PHK sepihak ataupun masalah pesangon," katanya.

Baca: Long March & Aksi May Day di Denpasar, Gerakan Buruh Bali Bersatu Sampaikan 11 Tuntutan Ini

Pada tahun 2018, Anom mengatakan ada 22 kasus ketenagakerjaan yang dilaporkan ke Disnaker.

Dari 22 masalah, Anom mengklaim semua masalah tersebut bisa diselesaikan.

"Tidak ada yang sampai ke pengadilan, kami selesaikan dengan mediasi," katanya.

Ia juga meminta kepada pekerja harus tahu Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak pekerja.

Baca: Massa Buruh Berkumpul di Renon Siap Gelar Aksi May Day 2019, Berikut Foto-fotonya

Demikian juga perusahaan harus membuat PP untuk mengatur hak-hak pekerja.

"Di awal juga harus ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajamen dan pekerja. Perusahaan juga membentuk lembaga kerjasama sebagai wadah berkomunikasi," katanya.

Setiap masalah dalam sebuah perusahaan harus dibahas di internal perusahaan sebanyak dua kali sebelum dilaporkan ke Disnaker Denpasar.

"Pekerja harus minta mana Peraturan Perusahaan. Kalau misalnya mendadak diberhentikan pekerja tahu berapa pesangon yang mesti diterima," katanya.

Dalam hal ketenagakerjaan perusahaan juga dilarang untuk menahan ijazah tenaga kerja. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved