Bukit Soeharto, Calon Lokasi Ibu Kota Baru Yang Sudah Didatangi Jokowi, Seperti Ini Kawasannya
Lokasi taman hutan rakyat ini berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
lihat foto
Meski begitu, 4 provinsi menyatakan siap menyediakan lahan untuk pemindahan ibu kota bila dipilih oleh pemerintah. Hal itu terungkap dalam diskusi di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta.
Pertama, Sulawesi Barat. Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar mengatakan, wilayahnya memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.
“Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” ujarnya seperti dikutip dari laman Sekretaris Kabinet, Selasa (7/5/2019).
Kedua, Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan, sudah menyiapkan lahan yang dibutuhkan apabila Pemerintah Pusat menetapkan Kalsel sebagai calon ibu kota baru.
“Kami membayangkan, seandainya ibu kotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai di kejauhan,” kata Sahbirin.
Ketiga, Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan sudah menyiapkan tiga wilayah kabupaten di Kalteng yang memenuhi kriteria sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.
"Apalagi, dulunya Bung Karno pernah membayangkan masa depan Indonesia itu ibu kotanya ada di Kalimantan Tengah,” kata Sugianto.
Keempat, Kalimantan Timur. Provinsi ini juga sudah menyiapkan wilayah pesisir timur Kalimantan sebagai calon unggulan apabila dipilih sebagai ibu kota negara yang baru. Artinya, wilayah yang dipilih akan dekat dengan laut.
“Pilihan wilayah tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara maritim,” ucap pejabat Bappeda Kalimantan Timur Yusliando.
Yakin Tak Kuras APBN
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun skema pembiayaan untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain.
Meski terkesan ada pembangunan besar-besaran, Erani memastikan bahwa pemerintah akan menggunakan sesedikit mungkin anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Itu akan sangat sedikit dari APBN. Skema yang lain disiapkan pemerintah, baik keterlibatan BUMN, swasta, dan beberapa skema lain," kata Erani di Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Lagipula, kata Erani, proses perpindahannya tak cukup setahun atau dua tahun, tapi butuh beberapa tahun. Dengan demikian, pembiayaan dari APBN akan terurai menggunakan skema multiyears. Sebagai asumsi, estimasi total biaya sekitar Rp 400-500 triliun.
