Komisi X DPR RI Nyoman Parta Dorong Pemerintah Setarakan Swasta dengan Negeri

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Anggota Komisi X DPR RI, I Nyoman Parta menyatakan dukungannya untuk mendorong kesetaraan atau keseimbangan antara pendidikan negeri dan swasta yang saat ini masih dianggap timpang di Indonesia.

Hal ini disampaikan politisi PDIP asal Gianyar ini saat dijumpai Tribun Bali di sela kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Politeknik Swasta Indonesia (PELITA) di Politeknik International Bali (PIB) Collage di Desa Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, pada Kamis 9 Oktober 2025.

Baca juga: 50 Soal dan Jawaban UTS/UAS Pendidikan Kewarganegaraan 12 Pilihan Ganda Tahun 2025

"Perubahan status politeknik menjadi universitas terapan dapat membantu mengatasi persoalan lapangan kerja dan kesiapan anak-anak sesuai dengan keterampilan mereka, selama ini masih banyak yang tidak sesuai dengan bidang studi," kata Parta.

Dengan perubahan ini, diharapkan pendidikan vokasi di Indonesia dapat menjadi lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. 

Baca juga: Bullying, Siswi Putus Sekolah Jalani Konseling Kejiwaan di Bali, Lanjutkan Pendidikan di SKB

Pemerintah didorong untuk dapat memberikan dukungan yang lebih besar kepada pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitasnya.

"Selama ini persoalan tidak sedikit tamatan kampus jadi pengangguran, persentase belajar mengajar di kampus 70 persen teori," kata dia

"Tapi teori itu tetaplah penting, tapi harus relate, kampus umum lulusan pertanian ada kerja di bank, lulusan kesehatan di bank, banyak yang tidak sesuai dengan bidang studinya," sambungnya.

Menurutnya, siswa yang bersekolah di tempat pendidikan swasta juga merupakan anak-anak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga sudah layak dan pantas juga dibantu oleh pemerintah.

Pemerintah didesak untuk mengubah politeknik menjadi universitas terapan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia dan memenuhi kebutuhan industri.

"Rezim pendidikan cenderung memfasilitasi yang negeri. Ini persoalan salah kaprah menurut saya. Walau dia swasta tapi yang sekolah kan anak-anak negeri yang mungkin sangat pantas dibantu oleh pemerintah," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pelita Indonesia, Ginanjar Wiro Sasmito, M.Kom menjelaskan bahwa Pelita mendorong kemajuan vokasi di Indonesia untuk memaksimalkan potensi dan mencapai visi Indonesia Emas. 

Menurut dia, keberpihakan pemerintah terhadap vokasi dan swasta sejauh ini belum terasa.

Berbeda dengan negara maju di mana akademik dan vokasi adalah pilihan. 

Namun di Indonesia, stigma orang tua yang utama adalah kampus akademik, dan swasta atau vokasi pilihan kedua, sistem inilah yang ingin ditransformasikan.

"Kami telah melakukan audiensi dengan beberapa pihak, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi hingga Staf Khusus Wakil Presiden untuk menyampaikan aspirasi perubahan dari politeknik ke universitas terapan," kata Ginanjar.