Kunjungan Wisatawan ke Subak Jatiluwih Harus Dikendalikan

Para petani di kawasan itu juga harus mendapatkan jasa lingkungan dari adanya aspek pariwisata yang terkandali.

Janji lainnya yakni tidak boleh mengganti bahan-bahan lokal yang berada di sana dengan barang yang berasal dari pabrik.

Dicontohkan, barang pabrik itu misalnya mengganti atap yang biasanya menggunakan alang-alang dengan seng.

Kemudian infrastruktur yang dibangun di kawasan itu juga tidak boleh sampai merusak kawasan.

Ukuran merusak ini, kata Windia, bisa dilihat apabila pembangunan tersebut melanggar aturan yang seharusnya tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Baca: Woodball Denpasar Target Juara Umum Porsenijar Bali 2019

Baca: Perlakuan Artifa Dwi Putri Ini Dianggap Yama Carlos Keterlaluan Hingga Sebut Miskin & Tak Berharga

“Sekarang kan sudah melanggar. Di sana itu kan kawasan jalur hijau sebenarnya. Ada Pergub (juga), ada Perda, kemudian dilanggar (malah) didiamkan saja,” tuturnya.

Sebenarnya, kata Windia, jika dilihat dari segi aturan, sebenarnya sudah kuat, hanya saja tidak ada kontrol yang baik.

Ia menilai tidak adanya ketegasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan.

“Tiba-tiba bangun helipad, secara kasat mata saja kalau helikoter, pasti merusak lah. Misalnya padi sedang menguning (kemudian) datang helikopter kan petani yang dirugikan demi pariwisata. Malah saya usulkan parkirnya harus jauh,” kata dia.

Prof Windia menilai keadaan Subak Jatiluwih yang saat ini semakin memprihatinkan karena banyak pihak yang hanya berpikir soal keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan aspek kedepan.

“Jadi keadaan sekarang adalah keadaan dimana orang-orang pikirannya duit-duit dalam jangka pendek. Tidak melihat kelestarian untuk mendapatkan income dalam jangka panjang secara kontinu,” tuturnya.(*)