Perolehan Suara Jokowi-Ma'ruf di Bali Disebut Tertinggi di Indonesia, Raih 91,7 Persen

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - HASIL rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi yang dilakukan oleh KPU Bali, untuk tingkat Pilpres 2019, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) menyapu bersih suara di Bali.

Pasangan petahana tersebut meraih 2.351.057 suara atau 91,7 persen.

Sedangkan, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya meraih 213.415 suara atau 8,3 persen.

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster mengakuberdasarkan perhitungan yang diterima Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Bali, perolehan suara yang mereka adalah 91,6 persen.

Koster mengklaim, perolehan suara Jokowi-Ma'ruf di Bali merupakan yang tertinggi di Indonesia saat ini. 

Rekapitulasi Hujan Interupsi

Proses rekapitulasi hasil Pemilu Serentak 2019 yang dilakukan oleh KPU Bali, di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, berlangsung panas, Rabu (8/5/2019) malam.

Berbagai protes dan interupsi dilakukan para saksi perserta.

Bahkan, rapat pleno rekapitulasi tersebut sampai diwarnai dengan aksi pembukaan kotak suara untuk melihat langsung formulir C1 Plano.

Menyusul kecurigaan saksi Partai Gerindra yang menyebutkan adanya indikasi penggelembungan suara.

Kotak suara yang dibuka tersebut merupakan kotak suara pemilihan DPR RI dari beberapa TPS di Desa Datah, Kecamatan Abang, Karangasem.

Kotak itu bahkan didatangkan langsung dari Karangasem ke lokasi rapat pleno.

Untuk membuka kotak suara, pimpinan rapat yang juga Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan bahkan sampai meminta izin ke Bawaslu Bali yang hadir.

Namun setelah C1 Plano dibuka, dugaan penggelembungan suara tersebut tidak terbukti.

Dibukanya C1 Plano tersebut berawal dari keberatan saksi Partai Gerindra yang diajukan Sekretaris Bappilu DPD DPD Gerindra Bali, Fabian Andrianto Cornellis.

Saat itu, rapat pleno sedang bergulir pada hasil rekapitulasi Kabupaten Gianyar.

Sesuai keputusan pimpinan rapat saat itu, keberatan tersebut akhirnya hanya berujung sebagai catatan semata.

Ini karena saksi dari partai Gerindra tidak membawa data pembanding C1 untuk bahan koreksi.

Tidak hanya Gerindra, keberatan serupa juga sempat disampaikan saksi dari Partai Demokrat yang juga menjabat Wakil Ketua DPD Demokrat Bali, Ketut Ridet.

Caleg DPRD Bali dari dapil Bangli itu menyebutnya, keberatan itu hanya sebatas curhat semata.

"Saya terima hasil ini, tapi cuma curhat aja ini," ujarnya disambut tawa hadirin.

Menjelang pukul 17.00, saat rekapitulasi berlangsung untuk penghitungan suara DPR RI, persoalan yang sama dikemukakan lagi oleh saksi dari Gerindra.

Bahkan, disebutkan, indikasi penggelembungan tersebut terpola. Sebagaimana disampaikan Fabian.

"Interupsi pak ketua. Ini saya temukan hal yang sama di Karangasem," katanya.

Lantaran itu, pimpinan rapat akhirnya meminta data pembanding. Kali ini Fabian menyodorkan C1 Plano milik partainya.

Di hadapan anggota KPU, dia membeberkan adanya perbedaan angka pada C1 Plano di TPS 03 Desa Datah Kecamatan Abang yang dimiliki partainya dengan formulir DA1 dan DAA 1 di tingkat kecamatan.

Perbedaan itu tepatnya pada perolehan suara PDIP.

Berdasarkan C1 Plano yang dimiliki partainya, jumlah suara sah partai dan calon sebanyak 54 suara.

Namun pada formulir DA1 DPR RI dan DAA1 DPR RI jumlahnya 64 suara.

Perbedaan jumlah tersebut terjadi pada caleg nomor urut 9, I Wayan Sudirta. Dalam C1 Plano milik partainya, tertera angka tiga.

Sementara pada formulir DA1 dan DAA1 tertera angka 13.

Sehingga perbedaan jumlah tersebut berpengaruh pada hasil akhir penghitungan, yakni pada jumlah suara sah partai dan calon.

Setelah menguraikan itu, Lidartawan akhirnya memutuskan untuk membuka C1 Plano.

Untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan sebagaimana disampaikan saksi dari Partai Gerindra tersebut.

Sembari menunggu datangnya C1 Plano beserta kotak suara yang jadi wadahnya tersebut dari Karangasem, pleno akhirnya diskors hingga pukul 19.00 Wita.

“Dilihat dari mekanisme pleno, sebenarnya sekarang ini menyandingkan data-data DA, DB, dan DC. Tapi terus saja diganggu dengan persoalan itu (perbedaan jumlah). Saya ingin tunjukkan kepada masyarakat bahwa penyelenggara kami di bawah bekerja dengan baik dan benar,” sebut Lidartawan saat disinggung keputusannya untuk membuka C1 Plano.

Sebetulnya, sambung dia, bisa saja menggunakan foto C1 Plano yang dimaksud.

Namun, pihaknya tidak ingin seperti itu dan memilih agar C1 Plano yang dimaksud didatangkan langsung dari Karangasem.

“Saya tadi minta agar (C1 Plano) didatangkan ke sini. Saya tidak suka bahasa-bahasa terpola. Pola itu berarti seragam, masif, terstruktur. Saya ingin tunjukan tidak seperti itu,” tegasnya. (*)