Kuota Piagam PKB dalam PPDB SMP Kota Denpasar Sebanyak 4 Persen  

Untuk piagam PKB di Denpasar kuotanya 4 persen," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, I Wayan Gunawan, Senin (20/5/2019).

Kuota Piagam PKB dalam PPDB SMP Kota Denpasar Sebanyak 4 Persen   
Tribun Sumsel
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Sesuai dengan Permendikbud No.51 Tahun 2018 tentang PPDB tahun 2019, diketahui ada tiga jalur pelaksanaan PPDB yakni jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orangtua.

Jalur zonasi dengan kuota 90 persen, sisanya yakni jalur prestasi 5 persen dan jalur perpindahan orangtua 5 persen.

Namun untuk di Kota Denpasar, jalur zonasi 90 persen dan 10 persen sisanya dibagi menjadi tiga, yakni 2 persen untuk orangtua yang pindah tugas, 4 persen seleksi prestasi akademik dan nonakademik yang dilakukan sekolah, dan 4 persen lagi jalur penghargaan Pesta Kesenian Bali (PKB) yang dikeluarkan oleh Disbud Denpasar.

"Untuk piagam PKB di Denpasar kuotanya 4 persen," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, I Wayan Gunawan, Senin (20/5/2019).

Terkait kuota prestasi akademik, Gunawan mengatakan seleksi akan dilakukan oleh pihak sekolah.

Baca: Wabup Suiasa Buka Pandu Sakura Cup VIII di SMA Negeri 1 Kuta Utara

Baca: Rangkaian Hari Kebangkitan Nasional, Rai Mantra Buka Lomba Paduan Suara Tingkat SMP se-Kota Denpasar

Agar tercipta transparansi, ia mengatakan apa yang diutuhkan sekolah akan disampaikan lewat petunjuk teknis (Juknis).

Namun untuk yang memilih jalur prestasi hanya disediakan atau boleh memilih satu sekolah.

Pihaknya juga menegaskan untuk persyaratan fotocopy Kartu Keluarga tak perlu dilegalisasi.

Kartu Identitas Anak (KIA) juga tak menjadi persyaratan dalam proses verifikasi data dan pendaftaran PPDB tahun 2019.

Baca: Ortu Siswa Keluhkan PPDB Online Cepet-cepetan di Denpasar, Ortu: Mau Diajak Lomba Apa Cari Sekolah?

"Untuk legalisir tidak usah, kalau diminta KK saat verifikasi data yang dipakai adalah KK asli," kata Gunawan.

Gunawan menambahkan, Disdikpora mengakui surat keterangan domisi hanya bagi warga yang ber-KK luar Denpasar namun memiliki anak yang tamatan SD-nya di Denpasar untuk memperebut jalur zonasi dan prestasi (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved