Diberi Bantuan Operasional, Sekolah Swasta Diharapkan Lebih Berprestasi

Prof.Rumawan berharap dengan adanya Bosda, sekolah swasta harus bisa menunjukkan prestasi dan bisa bersaing dengan sekolah negeri

Diberi Bantuan Operasional, Sekolah Swasta Diharapkan Lebih Berprestasi
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Pengamat pendidikan, Prof. Dr. Putu Rumawan Salain 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR-Dinas Pendidikan Provinsi Bali berencana memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) kepada siswa sekolah swasta pada anggaran perubahan 2019 mendatang.

Pengamat pendidikan, Prof. Dr. Putu Rumawan Salain menilai rencana pemberian Bosda dari Pemprov Bali cukup baik, karena memang tanggung jawab pendidikan tingkat SMA/SMK kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi.

Prof.Rumawan berharap dengan adanya Bosda, sekolah swasta harus bisa menunjukkan prestasi dan bisa bersaing dengan sekolah negeri. Dengan begitu akan terjadi pemerataan kualitas pendidikan di Bali.

Menurutnya kalau siswa dibantu dengan Bosda maka di samping bermanfaat untuk meringankan beban orangtua murid, juga dapat membantu sekolah.

Baca: Terkait Evaluasi Pelaksanaan PPDB SMA/SMK, Ombudsman Sebut Laporan Terbanyak dari Jalur Prestasi

Baca: Buku Dr. Luh Komang Candra Dewi, SE, Dosen Stie Triatma Mulya Diluncurkan di Timor Leste

“Kalau umpamanya di sekolah negeri, biaya pendidikannya kan relatif lebih terjangkau karena dapat bantuan pusat melalui BOS, lalu sekolah swasta kita katakan mungkin karena muridnya tidak sebanding dengan sekolahnya, gurunya, artinya masih kekurangan dana untuk operasionalnya, jadi kan baik sekali kalau siswanya dibantu,” kata dia saat dihubungi Kamis (23/5/2019).

Lanjutnya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua siswa bisa ditampung di sekolah negeri.

“Saya melihat di media, daya tampung SMA/SMK itu kelebihan 11 ribu. Kalau kuota itu kelebihan segitu, kira-kira akan ada 300 lebih sekolah yang tidak dapat murid dan itu kebanyakan akan diderita oleh sekolah swasta,” ujarnya.

Dengan adanya Bosda ini, diharapkan bisa terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Apalagi kalau pemerintah menyusun program Wajib Belajar 12 tahun sehingga tujuan anak didik tetap bisa mengenyam pendidikan berkualitas bisa tercapai.

Baca: Disdik Bali Siapkan Anggaran Rp 22 Miliar, Siswa Sekolah Swasta Akan Dibantu Bosda

Baca: Kisah Bu Riska, Pedagang Takjil Musiman di Jalan Sudirman Raup Untung hingga 500 Ribu Per Hari

“Harapan saya agar ada keberlanjutan bantuan dan tidak diambil dari anggaran 20 persen pendidikan yang ada. pemprov harus menjalankan amanat undang-undang, dana 20 persen agar tidak diambil untuk menggaji guru dan pegawai, atau memberikan Bosda. Lebih baik ini diambil dari anggaran tambahan,” imbuhnya.

Bagaimana dengan sekolah yang sudah mapan atau finansialnya kuat, apakah tetap diberikan Bosda? Menurut Prof.Rumawan kalau bantuan itu asasnya keadilan, maka tidak memandang sekolah itu mapan atau tidak. 

Baca: DLH Kirim Sampel Air ke Laboratorium Banyuwangi, Memburu Pembuang Limbah di Teluk Limo

“Sama dengan bantuan lainnya, sekolah-sekolah itu akan mengembalikan dan tidak mau menerima. Mudah-mudahan juga sekolah-sekolah yang dirasa mampu tidak perlu lagi menerima bantuan itu karena mereka sudah cukup dananya,” terangnya.

Oleh karena itu, menurutnya perlu ada penataan terkait kriteria sekolah swasta yang dirasa perlu mendapat Bosda (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved