Satpol PP Sidak Penerapan Pergub di Seluruh Bali, 110 Objek Sasaran Diberi Surat 'Teguran'

Satpol PP Sidak Penerapan Pergub di Seluruh Bali, 110 Objek Sasaran Diberi Surat 'Teguran'

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali dan kabupaten/kota melakukan sidak serentak di seluruh Bali.

Sidak serentak ini berkaitan dengan implementasi dari tiga Peraturan Gubernur (Pergub) yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada akhir 2018 lalu.

Tiga Pergub itu diantaranya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Pergub Nomor 80 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali, serta Peringatan Bulan Bahasa Bali; dan juga Pergub Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Pergub 79 tahun 2018 mengamanatkan setiap instansi pemerintah maupun swasta agar menggunakan busana adat Bali setiap hari Kamis, purnama, tilem dan hari jadi Provinsi Bali maupun hari jadi kabupaten dan kota.

Sementara untuk Pergub 80 tahun 2018 juga mewajibkan berbagai instansi tersebut untuk menggunakan plang nama dengan menggunakan huruf atau aksara Bali dengan warna gradasi merah putih.

Namun untuk beberapa instansi diberikan kelonggaran untuk tidak menerapkan latar merah putih agar tidak menganggu merek dagang (brand) instansi tersebut.

Kemudian untuk Pergub 80 tahun 2018 yakni meminta kepada instansi tersebut mengurangi pemakaian plastik.

Baca: Kodim 1161/Badung Gelar Komsos dengan Komponen Masyarakat, TIngkatkan Rasa Cinta Tanah Air

Baca: TRIBUN WIKI - Tak Perlu Takut Ketinggalan Zaman, Pilih Berbagai Model Kacamata di 3 Store Ini

Dalam Pergub itu terdapat tiga plastik yang mulai dilarang penggunaannya, dari kantong plastik, sedotan plastik hingga styrofoam.

Setelah beberapa bulan berjalan, Satpol PP akhirnya turun melakukan sidak terhadap instansi yang belum melakukan regulasi tersebut pada Rabu (29/5/2019) kemarin.

Kasatpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi mengatakan, pihaknya bersama Satpol PP kabupaten dan kota berhasil melakukan sidak di 110 objek sasaran di seluruh Bali.

"Dari seluruh Bali yang kita lakukan itu, 110 objek sasaran yang kita sasar," kata Darmadi saat ditemui usai mengikuti buka puasa bersama di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar.

Dari jumlah tersebut, jenis sasarannya yakni sekolah, perguruan tinggi, bank, toko modern.

Dari keseluruhan objek sasaran itu, Darmadi mengaku pihaknya memberikan surat 'teguran' yaitu surat pernyataan agar instansi tersebut benar-benar berkomitmen ikut mendukung pelaksanaan Pergub 79, 80, dan 97 tahun 2018.

"Artinya semua siap melaksanakan dalam waktu dekat," jelasnya.

Baca: Mulai 1 Juni 2019 Tarif Air PDAM Denpasar Naik Rata-rata 15 Persen

Baca: Beredar Informasi Tiket Pesawat Capai Puluhan Juta, Begini Tanggapan Dirjen Hubud

Kedepan pihaknya akan melakukan hal ini secara berkesinambungan serta memberikan solusi dari berbagai hambatan instansi dalam melaksanakan regulasi tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengatakan, perjalanan dan penerapan regulasi tersebut memang diberikan kesempatan selama beberapa bulan kepada para instansi untuk melaksanakan, terutama di sektor pariwisata.

Pemprov Bali juga telah memberikan toleransi terhadap background plang nama yang awalnya diwajibkan untuk menggunakan warna dasar merah putih.

Hal itu diberikan toleransi karena berhubungan dengan identitas perusahaan masing-masing.

Selain itu dalam penulisan aksara Bali juga terkendala pada plang nama yang menggunakan marmer karena harus diukir.

"Nah itu kita sudah kasi solusi bagaimana kalau kita tempel saja dengan papan aksara Bali di atasnya," kata Cok Ace.

Bagi Cok Ace, apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Pergub ini bertujuan untuk kebaikan bersama.

Baca: Organda Bali Siapkan 236 Armada AKAP untuk Mudik Lebaran 2019, Ini Daftarnya

Baca: Citilink Indonesia Terbangkan 1.319 Penumpang Melalui Acara Mudik Bareng Gratis

Pergub aksara Bali misalnya, Cok Ace mengatakan bahwa hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan taksu Bali.

"Toh yang merasakan ini semua kan teman-teman pengusaha, khususnya di bidang pariwisata," jelasnya tokoh Puri Ubud ini.

Sementara Pergub yang mewajibkan penggunaan busana adat Bali sebagai upaya daya tarik.

"Masak saudara-saudara yang ke pura menyelenggarakan upacara adat saja yang mau berbusana Bali sebagai daya tarik. Kita juga yang merasakan manfaat atau dampak dari pariwisata sudah seyogyanyalah tunduk pada Pergub tersebut," pintanya.

Sementara untuk Pergub 96 tahun 2018 yang melarang penggunaan sampah plastik sekali pakai, Cok Ace melihat hotel-hotel besar sudah tidak lagi memakai sedotan plastik.

Dirinya memandang hal ini akan menjadi lifestyle atau gaya hidup, maka kedepan hal ini akan menjadi kebanggan bagi masyarakat Bali.

Hal ini sebagai upaya promosi bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Bali bahwa Bali sudah memiliki lingkungan yang terbebas dari sampah plastik.

"Ini akan menjadi promosi kita, baik terhadap industri yang melaksanakan Pergub ini atau Bali yang merupakan destinasi dunia," tegas eks Bupati Gianyar ini. (*)