Ketut Supandra Emosi Tagihan PBB Naik Drastis: Ini Kenaikannya Sangat Gila

Emosi Ketut Supandra (56) seketika memuncak saat menyampaikan keluhannya di ruang Komisi 3 DPRD Buleleng

Ketut Supandra Emosi Tagihan PBB Naik Drastis: Ini Kenaikannya Sangat Gila
TRIBUN BALI/RATU AYU ASTRI DESIANI
Ketut Supandra menunjukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) miliknya yang mengalami kenaikan dari Rp 150 ribu menjadi Rp 869 ribu, Selasa (11/6).

Ketut Supandra Emosi Tagihan PBB Naik Drastis: Ini Kenaikannya Sangat Gila

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Emosi Ketut Supandra (56) seketika memuncak saat menyampaikan keluhannya di ruang Komisi 3 DPRD Buleleng, Selasa (11/6/2019) siang.

Pria asal Desa Anturan, Kecamatan Buleleng ini merasa keberatan, sebab tagihan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang harus ia bayar mengalami kenaikan drastis.

Di hadapan para anggota dewan, Supandra berkali-kali menyebutkan jika kenaikan PBB ini menggila.

Bagaimana tidak, tahun-tahun sebelumnya, pria yang berprofesi sebagai guru olahraga di salah satu Sekolah Dasar itu hanya membayar PBB sekitar Rp 150 ribu per tahun untuk ukuran tanah seluas 5,6 meter per segi.

Namun tahun ini, Supandra tiba-tiba dibuat terperangah saat mengetahui dirinya harus membayar PBB hingga sebesar Rp 896 ribu.

Baca: VIDEO SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Laga Uji Coba Timnas Indonesia vs Yordania

Baca: Pemprov Bali Rancang Regulasi Energi Bersih, Ini Beberapa Sumber yang Dikembangkan

Baca: Kepala Dinas Jembrana Ungkap Sosok Bidan Nakal yang Fotonya Viral, Fakta Ini Terungkap

"Ini kenaikannya sangat gila. Sebenarnya sebagai warga Indonesia saya sangat taat membayar pajak."

"Namun dengan adanya kenaikan seperti ini saya sangat keberatan. Kenaikannya menggila. Apalagi kenaikan PBB ini tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat," keluhnya di hadapan Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Ketut Susila Umbara, serta sejumlah Anggota Komisi III DPRD Buleleng.

Sementara Perbekel Desa Anturan, I Made Budi Arsana yang hadir mendampingi warganya juga mengaku sangat keberatan dengan kenaikan PBB yang sangat signifikan.

Menurutnya, kenaikan ini sangat merugikan masyarakatnya. Terlebih kenaikan PBB ini juga tidak diinformasikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. (rtu)

Hari Ini Rencana BKD Dipanggil

Menerima keluhan masyarakat, Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Ketut Susila Umbara mengaku akan segera memanggil pihak Badan Keuangan Daerah Buleleng, pada Rabu (12/6/2019) untuk mengetahui secara pasti alasan adanya kenaikan pada pungutan PBB.

Umbara pun tidak menampik sudah banyak aduan dari masyarakat yang diterima oleh pihaknya terkait masalah serupa.

"Kajian itu baru saja selesai. Belum sempat kami baja. Rencananya akan kami panggil pihak-pihak terkait untuk dengar pendapat," jelasnya.

Sementara Anggota Komisi III DPRD Buleleng, Putu Tirta Adnyana menyebutkan, dengan adanya keluhan masyarakat ini ia berharap agar BKD menunda pungutan pajak ini agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. (*)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved