PPDB SMK Tahun 2019 Tidak Ada Kuota Khusus Bagi Anak ASN yang Pindah Tugas

Berdasarkan pelaksanaan PPDB tingkat SMK untuk tahun 2019 ini, tidak ada kuota khusus bagi anak ASN yang pindah tugas ke suatu daerah

PPDB SMK Tahun 2019 Tidak Ada Kuota Khusus Bagi Anak ASN yang Pindah Tugas
Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Ketua MKKS SMK Bangli, I Wayan Suparta. PPDB SMK Tahun 2019 Tidak Ada Kuota Khusus Bagi Anak ASN yang Pindah Tugas 

PPDB SMK Tahun 2019 Tidak Ada Kuota Khusus Bagi Anak ASN yang Pindah Tugas

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Ada yang berbeda dari Penerimaan Peseta Didik Baru (PPDB) tingkat SMK untuk tahun 2019 ini.

Berdasarkan pelaksanaannya, tidak ada kuota khusus bagi anak ASN yang pindah tugas ke suatu daerah.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Bangli, I Wayan Suparta, Kamis (13/6/2019) menjelaskan, PPDB SMK tahun 2019 ini memakai satu jalur yang disebut jalur regular.

Dikatakan, pada jalur ini terdapat empat kriteria yang menjadi acuan diterima atau tidaknya seorang peserta didik pada sekolah tempatnya mendaftar.

Sebutnya, kriteria pertama atau yang menjadi prioritas 1 yakni yang berasal/berdomisili di wilayah desa adat serta memiliki MoU dengan sekolah.

Kata dia, hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa setempat, yang menerangkan bahwa calon peserta didik memiliki orangtua berdomisili di wilayah tersebut.

Niki berlaku bagi sekolah yang memiliki MoU dengan desa adat, karena sekolah memakai fasilitas desa adat. Artinya timbal balik dari sekolah terhadap keberadaan desa adat,” jelasnya.

Prioritas kedua, yakni anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Baca: Inflasi Selama Bulan Puasa Dibawah 1 Persen, BI Catat Tren Outflow Saat Perayaan Idul Fitri 2019

Baca: Akhir Tahun Ini Pemerintah Buleleng Bakal Beri Bantuan Bibit Kopi Arabica untuk Kelompok Tani

Syaratnya, calon peserta didik bersangkutan harus bisa menunjukkan salah satu kartu-kartu program sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Seperti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun KIS subsidi dari pemerintah.

“Ini merupakan prioritas kedua yang harus diterima,” katanya.

Lanjut Suparta, bilamana di satuan pendidikan masih kekurangan jumlah siswa, terdapat kriteria ketiga, yakni prestasi baik akademis maupun non akademis.

Jelasnya, prestasi siswa dalam kriteria ini diperhitungkan dengan persentase 40 persen, sedangkan nilai UN siswa diadopsi 60 persen.

“Ini dibuktikan dengan piagam yang telah disahkan baik pihak penyelenggara lomba, maupun sekolah yang mengusulkan siswanya untuk mengikuti lomba. Piagam yang diakui adalah yang memiliki level tertinggi. Apakah tingkat internasional, nasional, provinsi, atau kabupaten. Demikian pula bila memiliki dua piagam di tingkat yang sama, contohnya tingkat kabupaten. Jika memiliki piagam juara satu dan tiga, yang digunakan hanya juara satu saja,” ujarnya.

Penggunaan piagam pada krieria tiga, juga tidak terbatas pada acara yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah semata, namun juga intansi swasta.

Baca: Rawat Kerukunan di Bali, Ratusan Umat Beragama Ikuti Talk Show di Gereja Katedral Denpasar

Baca: Bentara Budaya Bali Gelar Obituari Perupa Made Supena

Suparta juga mengatakan bahwa ada syarat lain, dimana waktu perolehan piagam yakni tiga tahun terakhir atau selama siswa yang bersangkutan menjadi siswa SMP.

“Ketentuan lainnya berupa jumlah peserta lomba. Untuk piagam juara lomba tingkat internasional, bisa diakui apabila minimal diikuti peserta dari dua negara. Tingkat nasional, bisa diakui jika diikuti oleh peserta minimal dari lima provinsi. Sedangkan piagam juara tingkat provinsi, bisa diakui jika diikuti oleh peserta minimal dari lima kabupaten/kota,” sebutnya.

“Apabila jumlah peserta tidak memenuhi syarat, maka piagam prestasi yang digunakan adalah yang dibawahnya. Misalnya, jika memiliki prestasi di tingkat provinsi namun hanya diikuti oleh empat kabupaten, itu tidak bisa diakui. Yang diakui adalah sertifikat juara 1 di tingkat kabupaten,” imbuhnya.

Sedangkan kriteria empat, yakni hanya berdasarkan besaran nilai UN.

Suparta mengatakan, pada keriteria tiga dan empat lebih menunggu sisa kuota dari kriteria satu dan dua.

Sedangkan pada kuota satu dan dua tidak dibatasi berapa persen.

Seluruh kriteria ini dibuka pada tanggal 28 Juni hingga 4 Juli 2019.

“Pada PPDB tahun ini, khususnya di SMK tidak ada jalur perpindahan (pindah dinas) orangtua ke satu daerah. Zonasi di SMK juga tidak terbatas pada radius tertentu, melainkan zonasi 1 atau seluruh sekolah yang berada di suatu provinsi. Contohnya, calon peserta didik tamatan SMPN di Bangli dan ingin mendaftar di SMKN wilayah Denpasar, itu tetap diperbolehkan. Namun jika seperti itu, dia tidak bisa mendaftar lewat kriteria pertama,” tandas pria yang juga Kepala Sekolah SMKN 2 Bangli ini.

Baca: 40 Bidan Dilatih Gunakan Metode Kanguru untuk Penanganan Kasus BBLR dan Asfiksia

Baca: PPDB Tingkat SMA/SMK Dimulai 26 Juni 2019, Disdik Bali Buka Posko Informasi PPDB

Sementera PPDB di SMA, masih memiliki persentase tersendiri serta masih memiliki kuota khusus bagi jalur perpindahan orangtua.

Seperti diungkapkan oleh MKKS SMA Bangli, I Ketut Ada, ada tiga jenis PPDB tahun 2019 ini.

Yakni 5 persen jalur prestasi yang ditunjukkan dengan sertifikat hasil lomba, 5 persen yang merupakan jalur khusus perpindahan orangtua, serta 90 persen jalur zonasi.

“Di jalur zonasi itu sendiri ada juga prioritas berdasarkan radius atau jarak terdekat dari sekolah. Di jalur ini (zonasi) juga diperhitungkan siswa kurang mampu yang ditunjukkan dengan kartu bersifat nasional. Seperti KIP, KIS, dan sebagainya. Selain itu juga diperhitungkan bagi siswa berkebutuhan khusus (inklusi),” jelasnya.

Waktu pelaksanaan PPDB di SMA terbagi dua berdasarkan kategori jalurnya.

Seperti jalur prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orangtua, dibuka pada tanggal 26 Juni hingga 27 Juni 2019.

Sedangkan jalur zonasi dibuka mulai tanggal 28 Juni hingga 3 Juli 2019.

Pelaksanaannya digelar secara online dan merupakan tahun ketiga diselenggarakan.

Walau digelar online yang notabene bisa diakses dari jarak jauh, pria yang juga Kepala Sekolah SMAN 1 Kintamani ini mengaku pihaknya tetap membantu pelaksanaannya di sekolah.

“Kami akan siapkan empat hingga lima komputer berikut dengan operatornya. Upaya ini juga sekaligus verifikasi berkas administrasi pendaftaran yang dilakukan oleh panitia sekolah,” tandasnya. (*)

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved