Menteri Yohana Minta Rancangan Perda Aceh Perbolehkan Poligami Mempertimbangkan Akibatnya

Rancangan Peraturan Daerah (Qanun) Aceh tentang Hukum Keluarga yang didalamnya mengatur ketentuan untuk beristri lebih dari satu orang (poligami)

Menteri Yohana Minta Rancangan Perda Aceh Perbolehkan Poligami Mempertimbangkan Akibatnya
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise saat melakukan kunjungan ke Maluku Tengah tanggal 26 Mei 2017 lalu. Menteri Yohana Minta Rancangan Perda Aceh Perbolehkan Poligami Pertimbangkan Akibatnya 

Menteri Yohana Minta Rancangan Perda Aceh Perbolehkan Poligami Pertimbangkan Akibatnya

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Rancangan Peraturan Daerah (Qanun) Aceh tentang Hukum Keluarga yang didalamnya mengatur ketentuan untuk beristri lebih dari satu orang (poligami) harusnya juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

Pada dasarnya praktik poligami merugikan perempuan dan anak. Oleh karenanya, diperlukan aturan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis keluarga sesuai dengan hukum syariat di Aceh. Praktik poligami yang terjadi saat ini sangat merugikan perempuan dan anak. 

“Adanya Perda yang mengatur ketentuan poligami dalam Hukum Keluarga tersebut secara otomatis menjadikan perempuan dan anak sebagai korban. Namun, hal tersebut justru membuka peluang terjadinya poligami dan akan semakin banyak kaum perempuan dan anak yang mengalami kekerasan,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, Kamis (11/7/2019) di Jakarta.

Baca: Wabup Suiasa: Investor Beli Klub Liga II, Targetkan Tiga Besar dan Naik Liga I Indonesia

Baca: Tabanan Tunggu Jawaban Kemenpan RB Soal Usulan Formasi CPNS dan PPPK 2019

Menteri Yohana mengingatkan, kekerasan bukan hanya berbentuk fisik, tapi juga bagaimana permasalahan psikologis.

"Kita juga harus memahami perasaan seorang perempuan dan efek psikologis anak ketika suami atau bapaknya melakukan praktik poligami. Banyak kepentingan perempuan dan anak yang tidak terpenuhi dan harus dipertimbangkan akibat praktik poligami,” tegasnya.

Rancangan Qanun tersebut muncul di kalangan masyarakat Aceh untuk mengatur, membina, dan melaksanakan hubungan keluarga yang mempunyai karakteristik tersendiri, serta mendasarkan kepada hukum syariat Agama Islam, di mana poligami tidak dilarang.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh memang memiliki pandangan bahwa poligami ini sudah ada dan terjadi di masyarakat Aceh, sehingga perlu diatur secara jelas dan tegas dengan tujuan memperketat dan mempersulit syarat-syarat agar tidak sembarangan dipenuhi.

Baca: Pemprov Ajukan 2.100 PPPK dan 600 PNS, Formasi Disesuaikan 5 Skala Prioritas

Baca: 6 Kebiasaan Pagi Ini Bisa Picu Kanker, Tidak Memakai Tabir Surya Ternyata Berbahaya, lho!

Kendati demikian, Menteri Yohana menampik bahwa bagaimanapun aturan atau persyaratannya, praktik poligami tetap saja tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

Menurut Menteri Yohana, sebuah rumah tangga yang baik tumbuh dari perkawinan seorang laki–laki dan seorang perempuan.

Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki–laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Oleh karenanya, dalam Perda Aceh terkait Hukum Keluarga tersebut, juga diperlukan aturan yang mengatur pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis keluarga sesuai dengan hukum syariat di Aceh,” tutur Menteri Yohana.(*)

Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved