Badung Unggul Maju Sejahtera
Badung Unggul Maju Sejahtera

Dispar Evaluasi Wahana Objek Wisata, Disinyalir Tak Memenuhi Standar Keamanan

Wahana yang disajikan dinilai menimbulkan kekhawatiran pemerintah setempat karena banyak wahana yang dianggap lumayan ekstrem

Tayang:
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/Rizal Fanany
Sejumlah wisatawan bermain wahana water sport di tanjung Benoa,Badung, jumat (20/7/2018). Dispar Evaluasi Wahana Objek Wisata, Disinyalir Tak Memenuhi Standar Keamanan 

Dispar Evaluasi Wahana Objek Wisata, Disinyalir Tak Memenuhi Standar Keamanan

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Kabupaten Badung sebagai daerah pariwisata, kini semakin mengembangkan potensinya hingga ke desa-desa.

Wahana-wahana baru bermunculan di Badung utara, mulai dari tawaran berayun di pinggir tebing, terbang dengan balon udara, hingga meluncur dengan ban di saluran irigasi.

Hanya saja semua wahana tersebut disinyalir belum memenuhi standar kelayakan keamanan.

Wahana yang disajikan dinilai menimbulkan kekhawatiran pemerintah setempat karena banyak wahana yang dianggap lumayan ekstrem. Begitu pula dengan aspek legalitasnya yang masih belum jelas.

Pemkab Badung melalui Dinas Pariwisata (Dispar) akan mengevaluasi keberadaan wahana wisata yang berkembang di wilayahnya.

Dispar ingin memastikan keamanan wisatawan yang datang untuk menikmati wahana tersebut.

“Kami apresiasi inisiatif masyarakat membuat daya tarik baru sehingga wisatawan mau berkunjung. Namun kami akan evaluasi keberadaan wisata itu, baik dari sisi perizinan maupun keamanan, karena ini menyangkut citra Badung,” ungkap Kadispar Badung, I Made Badra, Jumat (2/8/2019).

Ia mengaku tidak melarang adanya wahana yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Malahan menurutnya pemerintah mendukung inovasi yang dilakukan oleh masyarakat guna memikat pengunjung.

Terkait dengan itu, pihaknya juga melakukan pembinaan teknis bagaimana membuat destinasi yang ada daya tariknya. Hanya saja yang harus diperhatikan dan diutamanakan adalah aspek legalitas.

“Kami mendukung. Tapi harus diperhatikan legalitasnya. Agar tidak ada masalah di kemudian hari,” jelasnya.

Birokrat asal Kuta itu juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Badung telah menurunkan tim yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan lembaga sertifikasi keamanan.

“Memang perlu waktu berbenah untuk menjadikan destinasi itu berkualitas. Kami selalu turun ke lapangan ketika mendengar ada wahana atau destinasi baru untuk memberikan pembinaan,” katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perikanan itu mengaku tidak memegang  data berapa jumlah wahana baru yang berkembang di Gumi Keris.

Sumber: Tribun Bali
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved