Dinas Perhubungan Dituding Lamban, Berkas Syarat Pelabuhan Segitiga Emas Belum Lengkap

Dinas Perhubungan Dituding Lamban, Berkas Syarat Pelabuhan Segitiga Emas Belum Lengkap

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Minggu (11/8/2019) kemarin, mengumpulkan jajarannya untuk membahas rencana pembangunan segitiga emas.

Suwirta mendengarkan laporan hasil pertemuan di Kementerian Perhubungan pusat perihal rencana pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas, yang dihadiri Sekda Gede Putu Winastra, pejabat Perhubungan Provinsi dan OPD terkait, Jumat (9/8/2019) lalu.

Berkat berbagai upaya, usulan pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas kini berhasil menjadi perhatian pusat melalui pemerintah Provinsi Bali.

“Saya apresiasi, karena meski hari Minggu, namun mau hadir dalam rapat penting ini,” ujar Suwirta.

Namun dalam pertemuan tersebut, Bupati Suwirta merasa kecewa karena Dinas Perhubungan dirasa tidak bekerja secara optimal dalam mengawal usulan ini.

Sejumlah berkas yang menjadi syarat kelengkapan sangat lambat untuk dipenuhi.

Padahal pemerintah provinsi dan pusat sudah merespons usulan ini.

Ditambah lagi dengan ketidakhadiran Kepala Dinas Perhubungan saat rapat ini, membuat Bupati Suwirta semakin jengkel.

“Usulan terkait pelabuhan yang sudah sampai di sini, jangan sampai terhenti gara-gara OPD tidak maksimal dalam bekerja, saya sangat sayangkan Kadis Perhubungan yang tidak hadir saat rapat ini, bisanya hanya mengandalkan anak buah, sehingga kalau ada apa-apa yang disalahkan hanya anak buah,” ujar Bupati Suwirta dengan nada kesal.

Bupati Suwirta mengingatkan, semua jajarannya harus memiliki pola pikir yang maju.

Menurutnya, zaman reformasi adalah zaman percepatan, untuk itu semua harus bergerak.

“Kita nanti pesiun harus bisa membuat kenang-kenanggan bagi masyarakat Klungkung. Bersyukur Pelabuhan Segitiga Emas kita diambil oleh pemeritah provinsi meski menjadi Pelabuhan Segitiga Sanur. Kita harus bergerak cepat, karena saat ini komitmen kita membangun sudah disambut pemprov dan pusat, perencanaan 2021 kita harus lebih kencang lagi sehingga target saya 2022 - 2023 semua selesai, tinggal kita urus jalan lingkar,” pungkasnya.

Sementara itu Sekda Gede Putu Winastra dalam laporannya mengatakan tindak lanjut dari pertemuan di Kementerian Perhubungan diinstruksikan supaya usulan APBN ditindaklanjuti dengan melengkapi kekurangannya.

Di antaranya status tanah di Sampalan, Nusa Penida dan Bias Munjul Ceningan harus sudah disertifikatkan dan selanjutnya difotokopi dan disahkan, kemudian DED masing-masing lokasi pelabuhan, dimana DED di Sampalan sudah siap, sedangkan DED di Bias Munjul sedang dalam pembuatan oleh pihak provinsi dan Udayana.

Sementara untuk penetapan lokasi sudah ada rekomendasi oleh bupati, tinggal menunggu rekomendasi gubernur untuk selanjutnya diajukan ke kementerian sehingga penetapan lokasi dilakukan oleh kementerian.

“Yang kita kawal adalah Pelabuhan Sampalan, Nusa Penida dan Pelabuhan Bias Munjul Ceningan yang merupakan perencanaan Dermaga Segitiga Emas Sanur, karena kita belum siap dengan perencanan Pelabuhan Pesinggahan. Namun kita tetap mengusulkan Pelabuhan Pesinggahan untuk akses masyarakat lokal,” ujar Sekda Winastra.

Dalam rapat tersebut turut hadir, Kepala Bappeda, Kadis PUPera, Kadis LHP dan perwakilan dari Dinas Perhubungan.

(*)