Dewan Lama Masih  Nunggak 26 Ranperda

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA- Anggota Dewan Periode 2019-2024 diwariskan 26 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang belum dibahas oleh dewan periode sebelumnya.

Hal ini membuat Ketua DPRD Klungkung sementara, AA Gde Anom harus segera mengambil langkah cepat.

Sehingga semua tunggakan ranperda ini dapat diketok palu tahun ini.

"Setelah saya cek, ada 26 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang belum selesai dibahas. Sebanyak 23 di antaranya usulan eksekutif, sedangkan tiga ranperda merupakan inisiatif dewan," ujar Ketua DPRD Klungkung sementara AA Gde Anom ditemui Selasa (27/8).

Ia pun menargetkan semua ranperda tersebut dapat disahkan tahun ini. Pihaknya mengaku akan memaksimalkan sisa 4 bulan kedepan,  hanya saja dewan masih harus segera mengesahkan pimpinan dewan definitif terlebih dahulu.

" Sebenarnya jika sudah ada kajian akademisnya, semua bisa dikejar tahun ini. Tapi ada yang belum ada kajian kademisnya dari eksekutif. Ini seharusnya bisa sama-sama semangat lah," ungkap politisi senior PDIP tersebut.

Mesekipun dikejar target, AA Gde Anom tidak  mau gegabah menetapkan perda.  Terutama ranperda yang menyangkut pajak, kenaikkan retribusi dan yang menyangkut orang banyak. Belum lagi dewan juga harus menyelesaikan APBD 2020 dan APBD perubahan 2019.

" Ranperda tetap dibahas secara komprehensif. Misal retribusi harus benar-benar diperhatikan. PAD naik, dan masyarakat tidak dirugikan.Kami harapkan ranperda APBD secepatnya masuk ke legislatif. Sehingga begitu pimpinan dewan definitive disahkan, kami bisa langsung kenut melakukan pembahasan,” harapnya.

Sementara Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Klungkung Ni Made Sulistiawati menjaskan,  memang masih ada ranperda yang belum disahkan. Hanya saja, Sulistiawati belum bisa merinci jumlahnya.

“ 26 ranperda? Coba saya cek dulu ya. Besok (Rabu hari ini) saya kabari gih,” ujarnya ketika dikonfirmasi melalui telepon. (Mit)