DPR RI Setujui Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dan Laki-laki Menjadi 19 Tahun

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise merasa sangat bersyukur dan lega menyambut hasil putusan tersebut.

DPR RI Setujui Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dan Laki-laki Menjadi 19 Tahun
Istimewa
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise 

TRIBUN BALI.COM, JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui ditetapkannya batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun.

Keputusan ini disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (PANJA) Baleg DPR RI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise merasa sangat bersyukur dan lega menyambut hasil putusan tersebut.

“Keputusan ini memang sangat ditunggu masyarakat Indonesia, untuk menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak yang sangat merugikan baik bagi anak, keluarga maupun negara. Ini adalah buah manis dari perjuangan dan kerja keras kita bersama,” ungkap Menteri Yohana, Jumat (13/9/2019) melalui keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan selama 45 tahun, akhirnya terjadi perubahan UU perkawinan demi memperjuangkan masa depan anak-anak Indonesia sebagai SDM Unggul dan Generasi Emas Indonesia 2045.

Menteri Yohana menuturkan atas nama pemerintah, ia sangat mendukung agar RUU Perkawinan dapat segera dibahas dalam pembicaraan tingkat dua serta segera disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna, maksimal September ini.

Hal ini merupakan permohonannya mewakili suara anak-anak Indonesia.

Pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

“Kami harap kenaikan batas usia ini dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak, serta memenuhi hak-hak anak demi mengoptimalkan tumbuh kembangnya,” tutur Menteri Yohana.

Pertimbangan untuk menaikkan batas usia tersebut juga telah dijelaskan dalam naskah akademik yang disusun Kemen PPPA bersama 18 kementerian/lembaga dan lebih dari 65 lembaga masyarakat pada Juni 2019.

Halaman
123
Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved