Pemprov Bali Belum Terima Jawaban Terkait Usulan Formasi CPNS Pada Oktober 2019

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengaku telah mengetahui adanya proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada bulan Oktober 2019 ini.

Namun hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI terkait proses rekrutmen tersebut.

“Saya mendengar seperti itu, tapi surat resmi belum ada. Kita masih menunggu surat resminya,” kata Dewa Indra saat ditemui usai menghadiri Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Jumat (27/9/2019).

Lebih lanjut ia menyampaikan Pemerintah Provinsi Bali telah mengusulkan pengadaan CPNS karena melihat realitas keberadaan ASN di hampir semua unit pemerintahan, termasuk di sekolah dan pelayanan kesehatan berada pada posisi yang belum optimal, sehingga dinilai mempengaruhi kinerja pemerintah.

 
“Karena itu kami mengusulkan. Tapi usulan ini belum mendapat jawaban resmi dari Kementerian PANRB,” ujarnya.

Selanjutnya kalau usulan sudah mendapat jawaban yang resmi, selanjutnya baru bisa dilaksanakan proses rekrutmennya.

Hingga sekarang Pemprov Bali masih menunggu jawaban resminya.

 
Saat ditanya bagaimana kesiapan Pemprov Bali terkait pelaksanaan tesnya, ia menyampaikan untuk mekanisme perekrutan dan tesnya ditentukan langsung oleh Kementerian PANRB, sementara Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana.

Selain itu, tahapan-tahapan tesnya tesnya juga ditentukan oleh pihak Kementerian.

 
“Seperti tahun yang lalu, kita harus mengikuti itu, tetapi kita pasti siap,” tegasnya.

 
Mengenai penyediaan infrastruktur yang akan digunakan untuk tes, seperti komputer dan ruangan, Menurut Dewa Indra, infrastruktur itu tidak harus milik Pemprov Bali sendiri. 

 
Pemprov bisa mengadakan tes di tempat-tempat yang memiliki fasilitas itu, seperti BKN regional, Kodam dan sekolah-sekolah. 

 
“Kita tidak mungkin mengadakan komputer khusus untuk itu dalam rangka penerimaan CPNS, karena itu hanya digunakan hanya satu kali, jadi mubazir. Jadi kita akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang sudah punya itu tentu melalui perjanjian kerjasama,” terangnya.

 
Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana mengatakan Pemprov Bali mengajukan 2.100 formasi Pegawai Pemerintah dengan  Perjanjian Kerja (PPPK) dan 600 formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019 ini.

 
Formasi-formasi tersebut saat ini dalam tahap pangajuan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).