Pilkada Serentak 2020 di Bali, Demokrat Ajak Parpol Bersatu Lawan PDIP

* Bentuk Desk Pilkada Serentak 2020

* NasDem Siap Usung Kotak Kosong

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Jelang Pilkada Serentak 2020, dinamika politik semakin dinamis. Berbagai partai mulai mempersiapkan mesin politiknya menghadapi pesta rakyat lima tahunan nanti.

Seperti yang dilakukan Demokrat dengan membuat tim khusus untuk menghadapi Pilkada Serentak 2020.

Di Bali akan ada enam Pilkada Serentak yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem.

“Kami sudah bentuk Desk Pilkada. Baru bulan ini (September 2019) dikeluarkan SK-nya,” kata Sekretaris DPD Demokrat Bali, Wayan Adnyana, Minggu (29/9).

Tim yang dinamai Desk Pilkada Demokrat ini memiliki tugas melakukan persiapan untuk menghadapi Pilkada Serentak 2020. Tim ini diketuai oleh Politikus Senior Demokrat Putu Suasta.

“Saat ini sedang bekerja. Cuma sejauh mana (pergerakannya) kami masih menunggu laporannya,” ungkapnya.

Ada dua tugas yang diemban tim ini dalam Pilkada Serentak nanti. Pertama, membangun koalisi dengan partai-partai lain.

Lalu yang kedua, bersama koalisi tersebut melakukan proses penjaringan bakal calon kepala daerah.

“Bikin koalisi dulu. Baru habis itu bareng-bareng melakukan penjaringan,” jelas mantan Ketua Fraksi Demokrat 2014-2019 ini.

Menurutnya, tim ini juga sudah mulai dibentuk di pengurus partai tingkat kabupaten/kota. Tugasnya juga sama dengan yang di tingkat provinsi.

“Baru kemarin ini, Sabtu (28/9), pengurus di kabupaten/kota diinstruksikan untuk bikin desk yang sama,” jelas dia.

Pihaknya menegaskan pembentukan desk pilkada ini sangat penting untuk dilakukan, terlebih bagi di internal Demokrat.

Pasalnya, menurut pandangannya, sudah menjadi tugas partai politik untuk memastikan demokrasi berjalan.

Ini untuk merespon kecenderungan partai-partai lainnya yang gelagatnya merapat ke PDIP dalam Pilkada 2020 mendatang.

“Tugas parpol itu ya menjamin demokrasi berjalan. Salah satunya ya dengan check and balance. Harus ada penyimbang,” tukasnya.

Dalam konteks pilkada serentak tahun depan, dia menyebutkan bahwa logikanya partai-partai dengan perolehan suara legislatif yang kecil mestinya bersatu. Memberikan alternatif pilihan calon kepada masyarakat selaku pemilih.

Karena di atas kertas, PDIP dengan perolehan kursi yang tinggi dalam pemilihan legislatif beberapa waktu lalu sudah memastikan diri akan mengajukan dan mendukung kadernya sebagai calon kepala daerah.

“Logikanya seperti itu. Partai-partai (dengan perolehan suara) kecil mestinya bersatu,” kata dia.

Kalau nantinya kesulitan mencari figur, atau tidak mendapatkan sama sekali, apa akan mendukung kotak kosong?

“Begini. Kami belum mau berandai-andai dulu. Namanya juga usaha. Jadi kami tidak mau berpikiran negatif dulu,” tandasnya.

Di sisi lain, Ketua DPW NasDem Bali, Ida Bagus Oka Gunastawa, menegaskan partainya ingin menjadi motor di Pilkada Serentak nanti.

"Sikap kita jelas, pertama kami mengambil posisi yang diberikan hak-hak privilese sebagai parpol harus kita manfaatkan sebaik mungkin, salah satunya dengan bagaimana kita menjadi motor lahirnya paket-paket yang memungkinkan untuk bisa bertarung di Pilkada," tegas dia.

Gunastawa mengaku partainya melihat demokrasi di Pilkada Serentak 2020 terlihat kurang menarik. Pasalnya, hampir dipastikan banyak partai yang akan merapat ke partai penguasa yakni PDIP.

"Kenapa, karena kawan PDIP sudah memastikan, tanpa koalisi pun bisa keluarkan paket dan kader-kader, dan juga ada beberapa partai yang rumor-rumornya akan ke sana," katanya.

Hal ini yang membuat pihaknya adanya perimbangan kekuatan dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Ini yang membuat pihaknya memutuskan membuat penjaringan di 6 kabupaten/kota tersebut.

Pihaknya pun tidak mempermasalahkan terkait persoalan menang-kalah dalam pilkada nanti.

"Dalam konteks pikiran kami terkait demokrasi sebaiknya harus ada perimbangan kekuatan. Mau kalah, mau menang, proses pembelajaran demokrasi harus terus jalan," katanya.

Bahkan, ia menegaskan bahwa partainya tidak akan menyerah begitu saja alias membebek di Pilkada 2020 tanpa proses politik menjaring calon pemimpin.

Bila perlu NasDem akan membela kotak kosong ketimbang memaksakan koalisi dengan parpol besar yang belum tentu figurnya bagus, sepaham dengan garis perjuangan NasDem dan diterima rakyat.

"Kalau pun toh misalnya di sejumlah kabupaten itu kita tidak mendapatkan jumlah kursi yang cukup dengan kawan-kawan koalisi lainnya ya kami mau dorong calon independen," tegasnya.

Gunastawa mengatakan di Pilkada 2020 mendatang NasDem hanya bisa mengusung calon secara mandiri di Pilkada Karangasem.

Sementara di Pilkada Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Denpasar, NasDem harus berkoalisi.

Di Denpasar, misalnya, NasDem hanya punya 3 kursi dari total 45 kursi legislatif atau kuasai 6,67 persen suara parlemen.

Artinya, NasDem masih kekurangan 6 kursi DPRD Denpasar atau 13,33 persen suara parlemen untuk memenuhi syarat minimal 20 persen buat usung paket calon.

Sedangkan di Jembrana, NasDem bahkan gagal raih satu kursi pun.

Walaupun harus berkoalisi, NasDem akan berusaha dulu berproses dengan menengok figur yang diusung koalisi nanti.

Kalau tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan NasDem tentang figur calon kepala daerah, maka mendukung kotak kosong tidaklah hal tabu.

"Kalau pun toh misalnya independen nggak ada, ya kita dukung kotak kosong," tukas dia. (*)