Kepala Rudenim Denpasar Kunjungi Kodim 1626 dan Polres Bangli untuk Bahas Masalah Ini

TRIBUN-BALI.COM. BANGLI - Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Dr Saroha Manullang SH SE MM dan jajarannya melaksanakan audiensi dan koordinasi ke Markas Komando Distrik Militer 1626 Bangli dan Polres Bangli, Bali, Jumat (11/10/2019).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjalin sinergitas dalam pelaksanaan tugas Rudenim, khususnya penanganan WNA yang menyatakan diri sebagai pengungsi, baik pengungsi mandiri yang ada di wilayah Provinsi Bali.

Kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk menyosialisasikan tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, dalam hal ini khususnya WNA yang menyatakan diri sebagai pengungsi mandiri pada wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Denpasar sesuai dengan Perpres No 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Dalam kegiatan ini, Bangli dipilih karena merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki destinasi wisata menarik, seperti Panglipuran dan Kintamani yang banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara yang kadang kala menjadi perlintasan maupun tempat tujuan berwisata atau beraktivitas bagi WNA tersebut.

• Persipura Ingin Jamu Bali United di Stadion Papua Bangkit, Yabes Tanuri Minta Tetap di Jawa

• TRIBUN WIKI - Harga Tiket Masuk, Sewa Lapangan hingga Foto Prewedding di Monumen Bajra Sandhi Renon

Hal ini tentunya menjadi atensi khusus kemungkinan terdapatnya pelanggaran keimigrasian dan tidak menutup kemungkinan ada WNA yang menyatakan dirinya sebagai pengungsi mandiri.

Kedatangan Kepala Rudenim Denpasar ke Kodim 1626 Bangli disambut hangat oleh Komandan Distrik Militer 1626 Bangli, Letkol Inf Himawan Teddy Laksono SIKom Han.

Selama sekitar satu jam kedua pimpinan institusi ini berbicara dan sharing dalam suasana kekeluargaan dan keakraban yang harmonis dan humanis.

"Kegiatan ini sangat positif agar upaya-upaya pengawasan keimigrasian dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran maka perlu koordinasi terkait bentuk serta mekanisme pengawasan terhadap pengungsi mandiri,” kata Dandim 1626 Bangli, Letkol Inf Himawan Teddy Laksono SIKom Han.

Kepala Rudenim Denpasar, Dr Saroha Manullang SH SE MM menanggapi hal tersebut dengan positif dan terus mengembangkan upaya-upaya pengawasan keimigrasian agar dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, salah satunya melakukan audiensi dan koordinasi antarinstansi pemerintah lainnya.

• Kenali Kolesterol dalam Tubuh, 4 Penyakit Berat Ini Bisa Dipicu Kadar Kolesterol yang Terlalu Tinggi

• Kisah Penakluk Api di Gunung Ciremai, Jatuh ke Jurang hingga Diganggu Makhluk Tak Kasat Mata

Selanjutnya Kepala Rudenim Denpasar beserta jajarannya melakukan audiensi dan koordinasi dengan Kapolres Bangli, AKBP Agus Tri Waluyo SIK MH yang saat itu didampingi Kasat Intelkam, AKP I Made Budiarta.

Dalam pertemuan ini pihak Rudenim Denpasar dan Polres Bangli berencana membuat tim gabungan untuk pengawasan terhadap orang asing yang datang ke Bangli.

“Dengan adanya ini kita dapat menyatukan persepsi dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing,” ujar Kapolres Bangli, AKBP Agus Tri Waluyo SIK MH.

Menurut Saroha, inilah wujud sinergitas tanpa batas antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang kedepannya ini merupakan salah satu agenda antara Rudenim Denpasar dengan kepolisian dalam hal pengawasan keimigrasian sebagai bentuk upaya penegakan kedaulatan NKRI.

Dijelaskan Saroha Manullang, Rudenim Denpasar yang memiliki wilayah kerja meliputi 2 provinsi yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mempunyai tugas dan fungsi (Tusi) pendetensian, pengisolasian, pemulangan dan pendeportasian.

• Terungkap Motif Suami Bersekongkol dengan Selingkuhan Bunuh Istri di NTT, Cinta Lama Bersemi Kembali

• Berikut Alasan Tidak Dianjurkan Membersihkan Luka dengan Alkohol

Melihat begitu luasnya wilayah kerja Rudenim Denpasar Bali dengan keterbatasan personel maka sinergitas dengan semua stakeholder, khususnya TNI dan kepolisian sangat diperlukan dalam pelaksanaan tusi Rudenim agar keamananan dan kenyamanan negara dan masyarakat tetap terjaga.