Target PAD Tabanan 2020 Dirancang Turun, Dewan Minta Rincian Pendapatan

Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan menggelar rapat pembahasan Ranperda tentang APBD Tabanan 2020

Penulis: I Made Prasetia Aryawan | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan
Suasana rapat pembahasan Ranperda tentang APBD Tabanan 2020 dan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Dharma Santika (PDDS) di Ruang Rapat Kantor DPRD Tabanan, Jumat (18/10/2019). Target PAD Tabanan 2020 Dirancang Turun, Dewan Minta Rincian Pendapatan 

Target PAD Tabanan 2020 Dirancang Turun, Dewan Minta Rincian Pendapatan

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan menggelar rapat pembahasan Ranperda tentang APBD Tabanan 2020 dan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Dharma Santika (PDDS) di Ruang Rapat Kantor DPRD Tabanan, Tabanan, Bali, Jumat (18/10/2019).

Rapat yang dipimpin Ketua Banggar, I Made Dirga dan berlangsung sekitar 1 jam 30 menit ini berlangsung cukup panas.

Sebab, banyak masukan dan kritik yang dilontarkan para anggota Banggar terhadap kondisi keuangan di Kabupaten Tabanan, karena pada sektor pendapatan 2020 justru ditarget lebih sedikit dibanding APBD 2019.

Menurut data yang diperoleh dari Tim Banggar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD 2019 senilai Rp 398,2 miliar, dan untuk tahun 2020 ditarget Rp 388,4 miliar atau turun sekitar Rp 9,7 miliar.

Kemudian pada Dana Perimbangan juga menurun, di mana tahun 2019 dan RAPBD 2020 ada selisih mencapai Rp 466 juta lebih.

Dan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengalami penurunan, di mana pada APBD 2019 senilai Rp 494,8 miliar lebih, dan mengalami penurunan Rp 26,8 miliar pada APBD 2020.

Sedangkan, kenaikan justru terjadi pada Belanja Daerah, di mana Belanja Tak Langsung tahun 2020 meningkat Rp 50,8 miliar Tahun 2020.

Begitu juga pada Belanja Hibah tahun 2020 naik hingga Rp 63,3 miliar lebih.   

Salah satunya adalah dari I Gusti Nyoman Omardani.

Politikus asal Desa Belimbing, Pupuan, ini menyoroti kerja TAPD Tabanan yang saat ini masih stagnan.

Menurutnya, masih banyak potensi baru yang bisa dikembangkan untuk dijadikan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia berharap penerapan e-ticketing mampu mendongkrak peningkatan PAD.

“Jadi jangan membuat rancangan malah turun, padahal sistem online sudah dibangun. Sarana dan prasarana juga sudah disiapkan dan dibangun. Kemudian pelayanan terkait perizinan sudah dimudahkan, artinya banyak potensi yang semestinya bisa diambil untuk peningkatan PAD. Ini malah cenderung turun, pajak daerah termasuk retribusi justru turun kalau dilihat dari target yang dibuat oleh TAPD,” ujar Omardani seusai Rapat Pembahasan, Jumat (18/10/2019).

Dia menegaskan, semua pihak harus berjalan bersama-sama, terutama mengecek yang berkaitan dengan pendapatan selama ini.

Namun sayangnya, sebelum melakukan sesuatu, contohnya saat menerapkan e-ticketing, TAPD hanya menyampaikan penyampaian pendapatan secara global.

“Sehingga kita bisa membandingkan berapa pendapatan sebelum menerapkan sistem online ini, dan berapa akan mampu menambah PAD kita di Tabanan setelah menerapkan sistem online ini. Masak hanya stagnan saja seperti itu,” imbuhnya.

Terkait pendapatan dari pajak, kata dia, Tabanan juga sudah membangun sistem online, artinya sudah terintegrasi antara WP dengan perbankan.

Seharusnya sudah bisa diketahui berapa potensi objek pajak saat ini, sehingga harus didata TAPD sendiri, yang tujuannya nanti sebagai data pembanding.

“Dengan diterapkannya sistem online pada pelayanan di perizinan, sebenarnya daerah sudah mengetahui berapa wajib pajak (WP) dan berapa potensinya karena sudah terintegrasi. Berbeda dengan pendapatan yang sifatnya retribusi, seperti di DTW Tanah Lot yang tergantung pada kunjungan wisatawan,” tegasnya.

Pihaknya berencana memanggil dan melakukan rapat kerja dengan TAPD Tabanan untuk mengetahui kejelasan atau rincian pendapatan di Tabanan, termasuk meminta kejelasan terkait turunnya target tahun 2020 dibandingkan 2019, padahal beberapa hal seperti sistem dan sarana prasarana sudah dibangun.

“Mereka atau kita juga tak bisa sembarang menentukan target jika kita tak memiliki data yang terukur. Artinya statistik penting dipelajari oleh mereka karena berkaitan dengan semuanya. Sehingga itu harus semua terintegrasi. Kita ingin agar TAPD menyampaikan secara rinci bukan global saja, agar nanti kita bisa mengetahui kelemahannya ada di mana, seperti berkaitan dengan regulasi, SDM ataupun dengan yang lainnya, sehingga evaluasi diperoleh secara menyeluruh. Dan tentunya kita tak akan menyalahkan satu sama lain,” tandasnya.

(*)

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved