Jokowi Baru Beberapa Jam Dilantik Jadi Presiden, Elemen Aktivis di Bali Sudah Mendesak Terkait Ini

Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024.

Jokowi Baru Beberapa Jam Dilantik Jadi Presiden, Elemen Aktivis di Bali Sudah Mendesak Terkait Ini
TRIBUN BALI/EURAZMI
Forum Mahasiswa Bali Bersatu (Formabes) menggelar diskusi terbuka membahas komtroversi UU KPK dan RUU KUHP di Kubu Kopi, Denpasar, Minggu (20/10/2019). Mereka mendesak Presiden Jokowi usai dilantik segera menerbitkan Perppu KPK. 

Jokowi Baru Beberapa Jam Dilantik Jadi Presiden, Elemen Aktivis di Bali Sudah Mendesak Terkait Ini

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024.

Pengucapan sumpah keduanya dilangsungkan saat sidang paripurna MPR RI di gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019).

Dengan demikian, Presiden Jokowi sudah secara resmi siap mengemban amanah masyarakat dan satu di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, gelombang tuntutan mahasiswa dan rakyat di berbagai daerah menolak revisi UU KPK memberi deadline Jokowi menerbitkan Perppu KPK hingga 14 Oktober 2019.

Namun, janji itu pun tak kunjung tampak bahkan hingga prosesi pelantikan presiden pada hari ini.

Hasil Akhir Timnas U-19 vs China, Coach Fakhri Siapakan Agenda Ini Setelah Kalah 1-3

Anak SMP di Gianyar Tewas di Jalan, Polisi: Kalau Sudah Gini Siapa yang Dirugikan?

Kecelakaan di Gianyar, Siswa SMP Hilang Kendali Saat Kendarai Vario, Terpental Lalu Tewas

Kendati begitu, desakan tersebut juga datang dari Bali, yakni dari Forum Mahasiswa Bali Bersatu (Formabes) yang terus mendesak Jokowi segera membuktikan janjinya usai dilantik.

Desakan tersebut muncul melalui Forum Diskusi Terbuka membahas kontroversi UU KPK dan RUU KUHP oleh mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan masyarakat umum di Kubu Kopi, Jalan Hayam Wuruk Denpasar, Minggu (20/10/2019).

Ketua Formabes, Maheswara menuturkan, bahwa polemik soal revisi UU KPK hingga saat ini masih jalan di tempat, ditambah Perppu KPK oleh Jokowi tak kunjung diterbitkan.

"Sekarang dia (Jokowi) sudah resmi bekerja sebagai Presiden. Kami harap dan mendesak Perppu KPK segera diterbitkan,'' desaknya.

Terbitnya Perppu ini kata dia, akan menjadi angin segar bagi penegakan korupsi yang tumbuh subur di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali di Bali.

Bali United Berkekuatan Lengkap, Stefano Lilipaly Siap Tampil Kontra Perseru Badak Lampung

Bali United Harus Bangkit, Leonard Tupamahu: Target Sembilan Poin di Dipta

Live Streaming PSM Makassar vs Persija Jakarta, Sedang Berlansung Bisa Diakses di Sini

Terlebih, tahun depan, Pilkada di Bali juga akan segera dimulai dan otomatis Perppu ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat agar bisa tahu dan menyeleksi pimpinan daerah yang korup.

"KPK itu penting dan harus tetap independen. Dengan adanya KPK kita bisa tahu mana calon pimpinan daerah yang baik buat kami, kalau gak ada KPK gimana kita bisa tahu mana pimpinan yang korup tidaknya," tegasnya.

Dengan begitu, Formabes memandang bahwa masih diperlukannya aksi langsung lanjutan untuk mendesak Jokowi menerbitkan Perppu ini.

"Namun keputusan untuk ini masih belum. Kita fokus untuk mengaspirasikan langsung ke jajaran DPRD Bali dan diteruskan ke perwakilan DPR RI," ujarnya.  (*)

Penulis: eurazmy
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved