UMP Bali Tahun 2020 Dirancang Rp 2.494.000, Industri Rumahan Belum Ikuti UMK

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR–Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) secara nasional tahun 2020 sebesar 8,51 persen.

Penetapan UMP itu dihitung berdasarkan jumlah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda mengaku telah menerima Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang UMP 2020 pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu.

Dalam surat itu dicantumkan inflasi nasional berada pada angka 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen .

Setelah hasil perhitungan UMP secara nasional itu diketahui, pihaknya kemudian merumuskan besaran UMP Bali bersama dewan pengupahan, yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja.

• Ditinggal ke Kebun, Rumah I Ketut Gara Ludes Terbakar

• Nasdem Beri Sinyal Jadi Oposisi, Kian Jelas Saat Viktor Laiskodat Tak Muncul di Istana Presiden

Seperti diketahui UMP Bali tahun 2019 adalah Rp 2.297.968,70. Sehingga berdasarkan formula yang telah ditetapkan dalam PP 78 tahun 2015, maka UMP Bali tahun 2020 menjadi Rp 2.493.525,84.

Namun rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali memutuskan angka UMP Bali dibulatkan menjadi Rp 2.494.000 atau naik 8,53 persen dari tahun lalu.

“Nah itu yang menjadi kesepakatan dewan pengupahan yang kita bahas tadi. Selanjutnya hasil rapat dewan pengupahan akan disampaikan kepada gubernur, yang akan dituangkan dalam keputusan gubernur,” kata Gus Arda, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/10/2019).

Ia berharap kabupaten/kota se-Bali segera membuat upah minimum kabupaten/kota (UMK) berdasarkan UMP Bali.

• Prabowo Diminta Jadi Menteri di Bidang Pertahanan, Sebanyak 12 Orang Sudah Bertemu Jokowi

• Prabowo Tiba di Istana Presiden dengan Berkemeja Putih, Gerindra: Kami Tidak Mengejar-ngejar

Karena hal ini sesuai dengan pasal 10 Permenaker Nomor 15 tahun 2018 yang menyebutkan, bahwa UMK ditetapkan harus lebih besar dari UMP.

“Makanya UMP Ini sangat ditunggu-tunggu oleh kabupaten/kota. UMP digunakan sebagai dasar untuk menetapkan UMK, sedangkan UMK dijadikan sebagai dasar memberikan gaji pekerja,” jelasnya.

 
Gus Arda menyampaikan, dari hasil pemeriksaan Disnaker ke beberapa perusahaan, hasilnya secara umum sudah membayar sesuai UMK.

Namun, beberapa usaha Industri rumahan, seperti usaha laundry, rumah makan belum membayar gaji karyawannya sesuai UMK.

Untuk usaha-usaha tersebut sistem penggajiannya menggunakan kesepakatan kedua belah pihak, yakni pengusaha dan pekerja.

Di sisi lain jika ada pengaduan dari masyarakat bahwa perusahaan tidak membayar upah sesuai UMK, maka Disnaker akan turun untuk melakukan pemeriksaan.

Perusahaan diberi waktu 30 hari kerja sejak diterbitkan surat pemeriksaan pertama (Riksa I) agar perusahaan menindaklanjutinya.

• Inilah Daftar Koleksi Gelar Pasangan Ganda Putra Terbaik Indonesia Marcus/Kevin Sepanjang 2019

• Prabowo Subianto Sudah Tiba di Istana Untuk Menemui Jokowi, Bakal Jadi Menteri?

Selanjutnya jika Riksa I tidak diikuti, maka tahapan berikutnya akan diberi Riksa II. Dan kalau perusahaan terus membandel akan disidik pengawas, dan diberi sanksi administratif terberat berupa denda Rp 50 juta.

Setiap 5 tahun sekali Disnaker juga menghitung nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Bali, setelah itu baru kemudian ditentukan UMP tahun pertama.

Adapun PP 78 tahun 2015 akan berakhir tahun 2020 mendatang, sehingga tahun depan diatur regulasinya mengenai KHL ini.

Dalam perusahaan ada perhitungan struktur skala upah yang wajib dilaksanakan.

Sementara itu, sekretaris regional Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana menyatakan kenaikan UMP yang ditetapkan Kemenaker itu dapat dipahami, namun untuk Provinsi Bali kenaikan UMP-nya disepakati dengan APINDO menjadi 8,53 persen.

• Peringati Hari Pahlawan di Bulan November, Dxplore Gelar Superhero Festival 2019

Tahun 2020 mendatang, lanjut dia, Dewan Pengupahan akan melakukan kajian terhadap angka KHL.

“Maka dari itulah yang kemudian kita harapkan agar upah pekerja ke depan paling tidak sudah menunjukkan kelayakan,” ujar Dewa Rai.

Selain itu harapannya, dengan tuntasnya Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sistem pengupahan di Bali agar menjadi lebih baik lagi. (*)