Gapasdap Minta Pemerintah Tak Paksakan Penerapan Biosolar B30

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), meminta agar pemerintah tidak memaksakan penerapan biosolar B30.

Bambang Haryo Soekartono, Ketua Dewan Pembina Gapasdap, mengatakan, penerapan biosolar B30 tidak signifikan mengurangi impor bahan bakar minyak.

Dia menilai, mandatory B30 dengan tujuan mengurangi impor solar tidak efektif sebab dampaknya relatif kecil terhadap total impor migas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menurut Bambang, impor migas Indonesia pada 2018 mencapai 50,4 juta ton, sedangkan impor solar sekitar 4,6 juta ton per tahun.

Artinya, kontribusi impor solar hanya 9% terhadap impor migas.

• Hujan Cepat Turun Jika Ada yang Berdarah, Krama Desa Adat Seraya Gelar Prosesi Gebug Ende

• Jadwal Siaran Langsung Semifinal French Open 2019 di TVRI Hari Ini, Peluang All Indonesian Final

Adapun impor migas senilai US$29,81 miliar berkontribusi 18% dari total impor nonmigas yang tercatat US$158 miliar.

Dilihat dari porsi impor solar terhadap total impor nonmigas akan lebih kecil lagi, yakni hanya 1,6%.

Menurut pria yang juga Komisaris PT Dharma Lautan Utama itu, angka impor itu tidak signifikan dibandingkan dengan potensi kerusakan mesin alat transportasi akibat menggunakan B30, terutama pada truk dan kapal laut.

“Ruang bakar atau mesin kapal akan kotor sehingga muncul viskositas, nozel dan saringan injector menjadi rusak, lalu akan muncul sifat detergent yang bisa mengakibatkan mesin kapal mogok. Kondisi ini juga bisa terjadi pada truk yang menggunakan B30,” kata Bambang yang pernah menjabat anggota Komisi V dan VI DPR RI itu.

Apabila kapal dan truk menjadi mogok, dampak terhadap ekonomi akan sangat besar sebab transportasi barang dan penumpang merupakan urat nadi perekonomian nasional.

• Polda Jatim Sebut Tangkap Lagi Publik Figur Bersama Pria Pemesannya di Hotel Kota Batu

• Maruf Amin Cerita Bahwa Dirinya Diuji Jokowi Dengan Kegiatan Padat Setelah Jadi Wapres

“Kapal yang mogok di tengah laut akibat mesin mati bisa mengalami stabilitas negatif dan tenggelam. Kejadian ini pernah dialami KMP Senopati Nusantara pada akhir 2006 dan kita tidak ingin terulang,” ungkapnya.

Bambang yang juga Dewan Pembina Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo) ini menambahkan, target pemerintah meningkatkan kandungan minyak sawit pada solar menjadi di atas 30% bahkan 100% (B100) tidak masuk akal dan berbahaya.

• Gisel Laporkan Banyak Akun Medos Yang Sebar Video Syur Mirip Dirinya, Tak Akan Beri Ampun

Dia merujuk negara-negara lain yang menerapkan biosolar masih di bawah B10, seperti Argentina dan China maksimal B7, bahkan Malaysia, Australia dan Kanada hanya menerapkan B5.

Bambang Haryo meminta pemerintah tidak mengobankan sektor transportasi untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan kelapa sawit yang kehilangan pasar di Eropa.(*)