Kejari Tunggu Hasil Audit BPKP, Terkait Dugaan Korupsi APBDes Dauh Puri Klod

Kejari Tunggu Hasil Audit BPKP, Terkait Dugaan Korupsi APBDes Dauh Puri Klod

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Penanganan perkara dugaan korupsi APBDes Desa Dauh Puri Klod memasuki babak baru yakni setelah rampungnya audit kerugian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

Demikian disampaikan oleh sumber Tribun Bali, Jumat (25/10/2019).

Dikatakannya, audit sudah selesai dan telah di meja Kepala BPKP, tinggal menunggu ditandatangani.

"Setelah hasil audit ditandatangani baru akan diserahkan secara resmi kepada Kejari Denpasar," terang sumber tersebut.

Selanjutnya hasil audit itu akan digunakan penyidik pidana khusus (pidsus) Kejari Denpasar untuk membidik pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kerugian negara.

"Posisinya kejaksaan sekarang menunggu hasil audit tersebut diserahkan resmi," imbuhnya.

Saat dikonfirmasi Tribun Bali, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) sekaligus Humas Kejari Denpasar, Agung Ary Kesuma mengatakan sampai saat ini hasil audit belum diserahkan BPKP.

Kapan akan dikirim, dirinya pun belum memperoleh informasi.

• Ikuti Adat, Pria Asal Thailand Usap Mata Istri Sebelum Dikremasi, Dapati Sang Istri Masih Hidup

• Satpol PP Badung Tertibkan 177 Reklame Tak Sesuai Masterplan, Target Selesai Akhir Tahun

"Sampai saat ini belum dikirim. Kapan akan dikirim belum ada informasi karena kami kan menunggu saja. Mudah-mudahan bisa secepatnya," jelasnya.

Di lain sisi, I Nyoman Mardika sebagai pelapor, berharap kasus ini segera dituntaskan.

Pria yang juga kepala dusun itu menyatakan selama ini telah mempertanyakan kejelasan kasus ini ke kejaksaan.

Juga menghubungi BPKP menanyakan hasil audit.

"Kami hanya minta kapan audit selesai, bukan minta apa isi audit," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, awal mula perkara ini dilaporkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus dari Inspektorat Kota Denpasar.

Mengacu pada LHP Khusus Inspektorat Kota Denpasar ditemukan selisih Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 di Desa Dauh Puri Kelod.

Nilainya mencapai Rp 1 miliar lebih.

• Digelar Di Jalan Sunset Road, Operasi Zebra Agung Hari Ini Temukan 54 Pelanggar

• Kunjungan Wisatawan di Badung Alami Penurunan, Dispar Yakini Akhir Tahun Akan Meningkat

Kala itu, bulan Mei 2017 dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Denpasar.

Termasuk monitoring di Desa Dauh Puri Klod untuk anggaran tahun 2012 sampai 2016.

Dari hasil monitoring DPMD laporan tahun 2017 ditemukan selisih SILPA tahun 2016 Rp 1,8 miliar.

Dari SILPA Rp 1,8 miliar itu, tidak ada uangnya kisaran Rp 900 juta lebih.

Selanjutnya desa membentuk tim penelusuran, mencari selisih.

Dari audit internal, setelah melalui proses SPJ yang ada, terindikasi adanya penyimpangan.

Hasil temuan dari tim penelusuran kasus bentukan desa itu, tim bertemu dengan Wakil Wali Kota Denpasar.

Kemudian Wakil Wali Kota memerintahkan inspektorat untuk melakukan proses pemeriksaan.

• Disela Touring ADV Jelajah Nusantara, Peserta Bagikan 40 Set Alat Tulis di SDN 12 Sumbawa Besar

• Keluarga Tak Menaruh Curiga Ketika Aprianita Dijemput Pelaku, Hingga Hilang dan Ditemukan Tewas

Target waktu pemeriksaan dua bulan, dan hasil pemeriksaan dari inspektorat dilaporkan ke Wali Kota tanggal 28 Agustus 2018. 

Belum Ada Tembusan LPH

Selain ke Wali Kota, berdasarkan aturan, Aparatur Pengawas internal Pemerintah (APIP) seharusnya juga melaporkan hasil itu kepada aparat penegak hukum.

Namun dua bulan setelah 60 hari kerja dan sudah hasil, belum ada tembusan LHP Khusus dari Inspektorat Kota Denpasar ke aparat penegak hukum.

Berdasarkan LHP Khusus dari Inspektorat Kota Denpasar itu, selisih SILPA tahun 2017 Rp 1.950.133.000. Dana yang diduga hilang Rp 1.035.000.000.

Sisanya sebagaimana LHP dipegang oleh bendahara Rp 877.130.858.

Kaur perencanaan Rp 102.826.750. sedangkan dipegang mantan perbekel Rp 8.500.000.

(*)