Lembongan Masuk Kategori Kawasan Kumuh, Minim Ruang Terbuka Hijau dan Drainase Tersumbat

Desa Lembongan ditetapkan sebagai kawasan pemukiman kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung No 367/24/HK/2019

Lembongan Masuk Kategori Kawasan Kumuh, Minim Ruang Terbuka Hijau dan Drainase Tersumbat
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Dok. Tribun Bali - Wisatawan asing sedang berlibur ke Pulau Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Minggu (7/10/2018). 

TRIBUN-BALI, SEMARAPURA - Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida ditetapkan sebagai kawasan pemukiman kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung No 367/24/HK/2019.

Hal ini membuat Desa Lembongan mendapatkan prioritas untuk penanganan kawasan dan pemukiman dalam beberapa tahun ke depan.

"Kami sudah lakukan survei terkait beberapa kawasan kumuh di Klungkung, dan itu telah masuk dalam SK Bupati," ujar Kasubid Penataan Ruang dan Infrastruktur Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Klungkung, Ary Susanta Riman, Selasa (29/10/2019).

Berdasarkan data, Desa Lembongan masuk dalam kategori kawasan pemukiman kumuh sedang.

Ada beberapa indikator yang menyebabkan desa Lembongan masuk dalam kategori kawasan dan pemukiman kumuh, misalnya belum tersedianya lahan untuk pemanfaatkan ruang terbuka publik.

Selain itu maraknya warga yang membuang sampah di tempat penampungan sementara (TPS) liar di kawasan Desa Lembongan.

Bahkan sebanyak 630 kepala keluarga (KK) juga belum terlayani pengangkutan sampah.

Selain itu, indikator yang menjadikan Desa Lembongan menjadi kawasan pemukiman kumuh, karena saluran drainase yang banyak kering dan tersumbat sampah, serta belum adanya sistem pengelolaan limbah secara terpadu.

"Proteksi kebakaran juga menjadi pertimbangan, semisal di Lembongan kondisi jalan yang sempit sehinhga tidak dilalui pemadam kebakaran. Termasuk beberapa bangunan permanen dan letak bangunan yang sangat sempit. Keladatan bangunan mencapai 51 unit per hektare," ungkapnya.

Pemkab Klungkung mengecek bangunan yang diduga berdiri di atas lahan negara di Pulau Lembongan, Nusa Penida belum lama ini.
Pemkab Klungkung mengecek bangunan yang diduga berdiri di atas lahan negara di Pulau Lembongan, Nusa Penida belum lama ini. (dok. ist.)

Kondisi ini membuat Desa Lembongan dan beberapa desa lainnya di Klungkung, lima tahun kedepan mendapatkan prioritas dalam penanganan kawasan dan pemukiman kumuh melalui program  Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Halaman
12
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved