Tunjangan di Balitbang Capai Rp 25 Juta, DPRD Badung Minta Eksekutif Evaluasi Ketimpangan

Dewan mendesak eksekutif untuk mengkaji kembali pemberian tunjangan bagi PNS jabatan fungsional agar lebih adil.

dokumentasi /Istimewa
Anggota Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - DPRD Kabupaten Badung menyoroti tunjangan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Badung.

Pasalnya, para dewan menilai nafkah yang diterima oleh sebagian abdi negara di Gumi Keris tidak adil alias timpang, paling kentara terjadi pada PNS jabatan fungsional.

Dewan mendesak eksekutif untuk mengkaji kembali pemberian tunjangan bagi PNS jabatan fungsional agar lebih adil.

Anggota Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria getol menyoroti ketimpangan besaran tunjangan jabatan fungsional ini.

Ia menyebut besaran tunjangan PNS jabatan fungsional sangat tidak wajar.

Ia menegaskan, ada yang tunjangannya rendah, di sisi lain ada yang sangat tinggi.

Padahal, kata dia, sama-sama menyandang status PNS jabatan fungsional.

Menurutnya, pegawai fungsional yang menerima nafkah cukup besar adalah pegawai yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Inspektorat.

Di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, kata Satria, pegawai fungsional bisa mendapatkan tunjangan puluhan juta rupiah.

Sangat berbeda dengan tunjangan yang diterima guru.

Halaman
123
Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved