Pilkada 2020
Mendagri Tito Karnavian Tidak Pernah Mengatakan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Hal yang selama ini ditekankan adalah evaluasi atas dampak negatif pelaksanaan pilkada serentak dan langsung.
Mendagri Tito Karnavian Tidak Pernah Mengatakan Kepala Daerah Dipilih DPRD
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan dirinya tidak pernah mengatakan kepala daerah dipilih DPRD.
Hal itu dikatakan Tito pada acara penyerahan penghargaan kepada ormas berprestasi di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).
Tito menegaskan dirinya tidak pernah mengatakan ingin mengembalikan sistem pilkada langsung ke sistem tidak langsung.
"Saya tidak pernah sama sekali pun mengatakan kembali kepada DPRD, enggak pernah. Tidak pernah juga saya mengatakan pilkada langsung dihilangkan. No, never (tidak pernah berbicara hal itu)," ujar Tito.
Hal yang selama ini ditekankan adalah evaluasi atas dampak negatif pelaksanaan pilkada serentak dan langsung.
Menurut Tito, evaluasi harus dilakukan dengan kajian akademis asalkan evaluasi seperti itu tidak dilakukan Kemendagri.
"Jangan oleh Kemendagri, nanti subjective buyers. Tapi oleh akademis dan tim yang kredibel," lanjut dia.
• Ngaku Dihamili Putra Mantan Kapolri hingga Ditinggal Mati Tunangan, Anggita Sari Kini Lepas Lajang
• Ramalan Zodiak Cinta Senin 25 November 2019: Capricorn Bebas Stres, Aries Ingin Segera Menikah
• Terlibat Pembobolan Data ATM, WN Bulgaria Divonis 8 Bulan Penjara
"Apa kira-kira temuannya? Kita enggak tahu. Bisa saja temuannya masyarakat lebih menghendaki tetap pada pilkada langsung. (Lalu) Apa respons dari Kemendagri? (jika kondisinya demikian) No problem, itu hasil kajian akademik," lanjut dia.
Namun, apabila pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, dia ingin ada solusi konkret untuk mengurangi dampak negatifnya.
"Bagaimana mengurangi potensi konflik dan biaya tinggi, misalnya di antaranya dengan e-voting. Kenapa tidak (mencoba mengkaji opsi e-voting)," kata Tito.
Polemik pilkada langsung atau tidak langsung tersebut mencuat setelah Tito melontarkan wacana untuk mengevaluasi pilkada langsung. Tito mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.
"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito.
Sebagai mantan Kapolri, Tito tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon lantaran sistem pilkada langsung.
"( Pilkada langsung) banyak manfaatnya, yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.
"Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, ya mana berani dia?" lanjut dia.
Tetap Secara Langsung
Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Evi Novida Ginting Manik menyebut, pihaknya ingin pemilihan kepala daerah ( Pilkada) tetap diselenggarakan secara langsung.
Hal ini merespon wacana evaluasi Pilkada langsung yang dimunculkan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian, yang berdampak pada munculnya isu penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung
"Kita berharap sistem pemilihan langsung ini masih tetap dipertahankan," kata Evi saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Evi mengatakan, Pilkada langsung punya beberapa keunggulan. Salah satunya, mendekatkan pemilih dengan calon pemimpinnya. Hal itu, kata dia, belum tentu didapat dari mekanisme Pilkada tidak langsung.
Namun demikian, lanjut Evi, bagaimanapun pihaknya harus pada undang-undang yang berlaku. Jika undang-undang memerintahkan Pilkada digelar secara langsung, maka KPU harus melaksanakannya.
Sebaliknya, jika kelak undang-undang mengatur Pilkada menjadi tidak langsung, KPU tetap harus melaksanakannya.
"KPU kan pelaksana undang-undang, kita karena sepanjang UU masih mengatur secara langsung ya kita tentu akan mempersiapkan aegala sesuatunya dengan sistem pemilu yang sama, secara langsung," kata Evi.
Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September 2019.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Tito Karnavian: Saya Tidak Pernah Katakan Pilkada Dipilih DPRD
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/tito-karnavian-sebelum-pelantikan-menteri-menteri-kabinet-indonesia-maju.jpg)