Soal Loker Diskriminatif Burger Shot, Ketua PHDI Bali: Tanpa Perlu Lapor, Polisi Bisa Langsung Sidik

“Semestinya polisi langsung bisa menyidik apa maksudnya. Tidak perlu kita melapor. Ini kan sudah masuk tindak pidana, karena meresahkan publik, sehin

Soal Loker Diskriminatif Burger Shot, Ketua PHDI Bali: Tanpa Perlu Lapor, Polisi Bisa Langsung Sidik
Tribun Bali / Wema Satyadinata
Ketua PHDI Bali Prof. I Gusti Ngurah Sudiana 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Adanya lowongan kerja (loker) yang mencari karyawan dengan mempersyaratkan salah satu agama tertentu oleh perusahaan Burger Shot, mendapat tanggapan dari Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Prof. I Gusti Ngurah Sudiana.

Saat ditanya apakah PHDI akan menempuh jalur hukum, Prof. Sudiana mengatakan sebenarnya kasus seperti ini tidak perlu dilaporkan ke polisi, karena tanpa dilaporkan pun kasus ini sudah masuk pada ranah pidana. 

“Semestinya polisi langsung bisa menyidik apa maksudnya. Tidak perlu kita melapor. Ini kan sudah masuk tindak pidana, karena meresahkan publik, sehingga langsung bisa diproses hukum,” kata Prof.Sudiana saat ditemui di Kantor PHDI Bali, Jumat (6/12/2019).

Jasad Perempuan Muda Tergantung di Pintu, Sebelumnya Unggah Postingan Tentang Pelakor di Facebook

Diselundupkan Dirut Garuda Ari Askhara, Inilah Daftar Harga Sepeda Brompton Serta Keistimewaannya

Grab Tanggapi Iklan Lowongan Pekerjaan oleh Mitra Merchant GrabKitchen di Bali

Sebelumnya dari pihak PHDI Denpasar memang sudah bergerak lebih dulu untuk meluruskan dan meminta konfirmasi dari pihak perusahaan, dengan memanggil pihak-pihak terkait, antara lain Burger Shot, Grab Kitchen sebagai platform yang menyediakan dapurnya, pihak Kementerian Agama dan Satpol PP.

Menurutnya, kasus loker diskriminatif berbau SARA terus saja berulang terjadi di Bali.

Maka dari itu pihaknya mengimbau agar diselesaikan secara arif, dan jangan sampai nanti seolah-oleh ada aktor intelektualnya di belakang itu dan terus membuat masyarakat Bali mengurus hal-hal yang begitu saja.

”Kita menjadi resah karena itu. Dan ini kita sayangkan sekali kok ada lagi muncul seperti itu. Semestinya siapapun yang berbisnis di Bali atau luar Bali, dalam merekrut karyawan tidak menyinggung SARA,” tuturnya.

Diselundupkan Dirut Garuda Ari Askhara, Inilah Daftar Harga Sepeda Brompton Serta Keistimewaannya

Hingga Akhir Tahun 2019, Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Denpasar Mencapai Rp 861 Miliar 

Prinsip toleransi harus dipegang teguh agar jangan sampai bangsa Indonesia yang sistem beragamanya  sudah baik kemudian ada pihak-pihak yang berupaya memancing supaya menjadi terpecah belah. 

Adapun langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil PHDI untuk menyelesaikan kasus ini adalah, pertama PHDI akan mengimbau seluruh stakeholder agar dalam perekrutan karyawan tidak menyebutkan salah satu nama agama atau SARA lainnya.

Menelan Anggaran Rp 12,7 Miliar, Kebun Raya Jagatnatha Jembrana Dilengkapi Rumah Kompos

Ada 15 Jabatan Kosong, Pemkab Bangli Kebut Proses Lelang, 7 Januari 2020 Sudah Harus Dilantik

Kedua, PHDI Bali akan mengundang persatuan buruh, PHRI, APINDO, Disnaker dan pihak-pihak terkait untuk diberi  pemahaman agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depan.

“Mereka akan kita undang semuanya supaya jangan ada  kejadian seperti ini, kita habis waktunya untuk ini saja,” ujarnya

 
Prof. Sudiana menegaskan nanti kalau sampai ada kejadian seperti ini lagi, perusahaan tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya, serta minta maaf kepada masyarakat Bali, maka perusahaan itu akan direkomendasikan untuk ditutup.(*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved