Fantastis! Desa di Badung Bali Ini Dapat Alokasi Dana Paling Banyak Tahun 2020 Capai Rp 19 M Lebih!
Dari 46 desa yang ada di Kabupaten Badung, Bali, ternyata desa Petang yang paling banyak menerima alokasi dana yang diberikan dari pemerintah pusat.
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Ady Sucipto
lihat foto
Fantastis! Desa di Badung Bali Ini Dapat Alokasi Dana Paling Banyak Tahun 2020 Capai Rp 19 Miliar Lebih!
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dari 46 desa yang ada di Kabupaten Badung, Bali, ternyata Desa Petang yang paling banyak menerima alokasi dana yang diberikan dari pemerintah pusat.
Selain mendapatkan dana desa dari pusat, 46 desa itu juga menerima alokasi dana dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah, dan dana perimbangan.
Bila dirata-rata jumlah total yang diterima masing-masing desa pada tahun 2020 mendatang mencapai belasan miliar.
Mengingat desa mengelola anggaran yang cukup besar, pemerintah pun melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun saat penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Badung, total Dana Desa dari pemerintah pusat ke 46 desa mencapai Rp 56.217.010.000.
Sedangkan untuk dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp 476.083.466.444, bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp 15.925.348.005, dan dana perimbangan sebesar Rp 41.048.221.490.
Bahkan desa yang mendapatkan pembagian paling besar dari keempat sumber pendapatan tersebut adalah adalah Desa Pelaga, Kecamatan Petang, yakni sebesar Rp 19.062.956.780.
Sedangkan desa yang mendapatkan pembagian paling kecil adalah Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, yakni sebesar 10.245.502.018.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Badung I Putu Gede Sridana, mengatakan seluruh sumber pendapatan desa sesuai ketentuan langsung ditransfer ke masing-masing desa.
Hanya, kata dia, mekanisme pencairannya berbeda.
Misalnya, untuk dana dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, ditranfer per triwulan sesuai realisasi pendapatan yang diterima daerah.
"Misalnya, pada triwulan I, realiasasi pendapatan baik dari pajak maupun retribusi sebesar 25 persen, maka 10 persen akan langsung ditransfer ke desa," kata Sridana Senin (16/12/2019).
Untuk pencairan dana perimbangan ke desa, kata Sridana, lain lagi mekanisme pencairannya.
Birokrat asal Denpasar itu menjelaskan, sangat tergantung kapan dana perimbangan dari pusat ditransfer ke daerah.
"Mekanismenya lain lain pencairan dana tersebut," ungkapnya
Pihaknya mengatakan, pencairan dana desa tergantung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2019.
Sebab, salah satu syarat dana desa bisa dicairkan apabila laporan pertanggungjawabannya sudah beres.
"Iya langsung di tranfer pada awal 2020 dana desa itu.
Asalkan kalau laporan pertanggungjawaban semua lengkap di akhir tahun 2019 ini," jelasnya
Mengenai pembagian ke masing-masing desa, Sridana menyatakan bahwa dana desa dari APBN ini mulai dari perencanaan ada pola, persentase dan lain sebagainya sesuai petunjuknya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Besaran dana yang diterima masing-masing desa bervariasi tergantung persentase tadi.
Mengingat masing-masing desa mengelola anggaran dengan jumlah cukup besar, Dinas PMD Badung menegaskan akan melakukan pengawasan secara berkesenimbangan penggunaan anggaran tersebut.
"Pengawasan yang kita lakukan dengan melibatkan pihak inspekorat maupun Kejaksaan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun saat penyusunan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).
Tujuannya supaya tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran." bebernya.
Hanya saja untuk penggunaan dana desa juga diawasi penuh oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Bahkan tiap bulan harus dilaporkan oleh desa. Bila tidak dilaporkan maka pencairan tahap berikutnya tidak bisa dilakukan. (*)
