Pemerintah Wacanakan Gaji Per Jam Bukan Per Bulan Lagi Seperti Sekarang, Setuju?
Soal upah, selalu jadi perdebatan setiap tahunnya di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan penetapan upah minimum
Editor:
Huda Miftachul Huda
Melalui RUU tersebut, pemerintah akan merevisi 82 UU yang terdiri dari 1.194 pasal. RUU omnibus law akan terbagi dalam 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, serta kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM.
Selanjutnya klaster dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul jokowi-wacanakan-gaji-bulanan-diganti-upah-per-jam-setuju?
Berita Terkait
