Mengapa Bali Tolak Proyek Tol Ketapang-Gilimanuk, 4 Poin Ini Jadi Perhatian
Sejumlah pejabat dan tokoh Bali langsung menolak rencana pembangunan nasional Tol Ketapang-Gilimanuk atau proyek nasional Trans Jawa-Bali.
Penulis: I Wayan Erwin Widyaswara | Editor: Rizki Laelani
lihat foto
2. Penolakan Bupati Jembrana
Rencana mega proyek Trans Jawa-Bali pembangunan Tol Ketapang-Gilimanuk ditolak mentah-mentah Bupati Jembrana, I Putu Artha.
Meski belum mengetahui sepenuhnya rencana itu, I Putu Artha langsung menolak pembagunan Tol Ketapang-Gilimanuk.
"Kita pasti menolak. Itu juga bagian dari aspirasi masyarakat Bali dan sejumlah tokoh atau elemen masyarakat," kata Artha, Rabu (22/1/2020) seusai menggelar jumpa pers dengan awak media di Kelurahan Batuagung, Jembrana.
3. Kepala Dinas PUPR Belum Berani Komentar
Kepala Dinas PUPR Bali, I Nyoman Astawa Riadi, menyatakan belum berani berkomentar banyak.
"Sebaiknya jangan diberitakan dulu sebab kami masih fokus ke pekerjaan yang segera-segera dulu," kata Astawa saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Ditanya apakah BPJT Kementerian PUPR sempat berkonsultasi dengan Dinas PUPR Provinsi Bali terkait rencana tersebut, Astawa belum menjawab secara tegas.
"Mungkin ke Pak Gubernur sempat dikoordinasikan. Karenanya jangan dulu diberitakan sebab mungkin Pak Gubernur mau fokus di mana dulu sekarang. Biar tidak ramai," ujarnya.
4. Malapetaka Buat Warga Bali
Wacana pembangunan tol penghubung Ketapang-Gilimanuk ini sebenarnya ulangan dari rencana pembangunan jembatan Jawa-Bali beberapa tahun lalu.
Rencana itu gagal karena ditolak masyarakat Bali. Ketua PHDI Bali, Prof. Dr I Gusti Ngurah Sudiana pun ikut berkomentar.
Alasan penolakan karena mengantisipasi kepadatan penduduk dan meningkatnya tindak kriminalitas.
Selain itu adanya kepercayaan umat Hindu di Bali mengenai cerita Mpu Sidi Mantra, yang menyebutkan Pulau Jawa dan Bali tidak boleh disambungkan.
Bila disambung maka akan terjadi malapetaka buat warga Bali.
