Tiga WNI Batal Pulang ke Indonesia, Diduga Terinfeksi Virus Corona

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA- Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan 238 warga negara Indonesia ( WNI) dievakuasi dari Provinsi Hubei, China, ke Tanah Air.

Jumlah itu berkurang tujuh orang dari rencana awal yang akan mengevakuasi 245 orang.

"Jadi 238 yang datang, menurut data," kata Menkes seperti ditulis Antara, Minggu (2/2/2020).

Menkes mengaku akan memeriksa kembali kepastian jumlah tersebut.

• Mendarat dari Wuhan China, Crew Batik Air Jalani Karantina, Dikelilingi Petugas Berpakaian Khusus

Dari tujuh orang yang tak kembali ke Tanah Air, Menkes menyebut, empat di antaranya menyatakan tidak bersedia dievakuasi atas kehendak sendiri.

"Empat orang menyatakan untuk tidak mau berangkat karena lebih nyaman di sana. Meski kita sudah tawarkan semua," tambahnya.

Mereka, kata Menkes telah membuat surat pernyataan yang menyebutkan alasan mereka tidak bersedia dievakuasi.

• Tak Kebagian Warisan Lina Jubaedah, Teddy Bersyukur Ditinggalkan Perlengkapan bagi Bayi Bintang

Sementara tiga orang lainnya tidak berhasil melalui uji pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah China.

"Yang tiga tidak lolos screening, screening yang dilakukan pemerintah China yang meliputi bertahap, tiga tahap mereka harus jalani," ujarnya.

Pemeriksaan yang dilakukan pemerintah China, lanjut Terawan memberi sedikit kelegaan karena memberi kepastian bahwa WNI yang berhasil dievakuasi adalah mereka yang dalam keadaan sehat.

"Itu membuat kita merasa nyaman bahwa yang berangkat ke kita ini sudah dipastikan oleh pemerintah China bahwa itu (mereka) adalah orang-orang yang sehat," tegasnya.

Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap harus memastikan kembali kesehatan mereka yang berhasil mendarat di Indonesia melalui pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO.

"Peraturannya (ketika) mendarat di sini (Indonesia) saya yang harus memastikan ganti. Saya harus pastikan ganti, sehat betul opo tidak, standarnnya sama atau tidak," ujarnya.

"Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan namanya cek dan ricek sesuai dengan standard WHO yang ada," katanya.

Sampaikan 6 Tuntutan, Warga Natuna Minta Menkes Berkantor di Ranai

Masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terus melakukan unjuk rasa menolak kedatangan warga yang dipulangkan dari Wuhan, China.

Apalagi, warga yang dievakuasi dari China tersebut dikarantina di Kabupaten Natuna.

Bahkan, unjuk rasa tersebut nyaris berujung anarkis, saat beberapa warga membakar ban mobil dan di tengah jalan menuju bandara.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi mengatakan, ada enam tuntutan yang diminta warga Natuna untuk pemerintah pusat.

Enam tuntutan tersebut yakni, masyarakat Natuna meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.

Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI  milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

"Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan kecemasan warga, karena saat ini masyarakat Natuna sudah cemas dan resah," kata Haryadi saat ditemui, Minggu (2/2/2020).

Ketiga, masyarakat Natuna meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

Hal itu untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Natuna.

Kemudian, meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakat Natuna.

"Saat ini tidak fisiknya saja yang kena, namun mentalnya juga kena terkait kegiatan ini," kata Haryadi.

Selanjutnya, masyarakat Natuna meminta agar Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari.

Hal ini sebagai bentuk jaminan keamanan dan kesehatan masyarakat Natuna

Kelima, masyarakat natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.

"Contohnya apa yang terjadi saat ini, warga Natuna resah dan ketakutan, karena memang tidak tahu terkait rencana karantina ini," kata Haryadi.

Terakhir, masyarakat Natuna menilai, apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.

"Bisa saja kami, masyarakat Natuna meminta mundur dari jabatannya seluruh pejabat natuna yang kami anggap tidak mampu memperjuangkan apa yang menjadi hak warganya," kata Haryadi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkes: 4 WNI Menolak Dievakuasi dari Wuhan, 3 Tak Lolos "Screening"