Sponsored Content

PLN Unit Induk Distribusi Bali Terima Kunjungan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur

PLN Unit Induk Distribusi Bali menerima kunjungan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka studi banding terkait Peraturan Daerah tentang

PLN Unit Induk Distribusi Bali Terima Kunjungan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur
PLN Unit Induk Distribusi Bali
PLN Unit Induk Distribusi Bali menerima kunjungan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka studi banding terkait Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Keselamatan Umum dan Ruang Bebas Hantaran Listrik. 

TRIBUN-BALI.COM – PLN Unit Induk Distribusi Bali menerima kunjungan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka studi banding terkait Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Keselamatan Umum dan Ruang Bebas Hantaran Listrik.

General Manager PLN UID Bali Nyoman Suwarjoni Astawa dalam pemaparannya menyampaikan bahwa perlu koordinasi yang baik antara PLN dengan seluruh stakeholder dalam menjaga keselamatan ketenagalistrikan.

“Perda tentang ruang bebas hantaran ini tentu harus mengakomodir PLN maupun kepentingan masyarakat umum,” ujar Astawa.

Dalam Perda Bali tersebut dijelaskan telah mencantumkan peraturan mengenai jarak aman bangunan dan aktivitas publik untuk menjaga keselamatan masyarakat dan menjamin listrik dapat tersalurkan dengan aman.

Lebih detil, dalam Perda tersebut disebutkan bahwa aktivitas seperti bermain layang-layang dekat jaringan, pembakaran di kawasan ruang bebas, mendirikan bangunan, hingga memastikan tidak ada tanaman yang dapat mengganggu ruang bebas hantaran.

“Jarak aman batasnya 3 meter. Ini juga supaya masyarakat tidak tersengat aliran listrik dari jaringan,” ungkap GM PLN UID Bali.

Menjelang perayaan Hari Raya Suci di Bali GM PLN UID Bali juga menyampaikan adanya potensi gangguan ruang bebas hantaran melalui adanya penjor.

“Penjor, pemasangan bendera, dan layang-layang masih menjadi kendala. Kami terus koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk antisipasi,” jelasnya.

Implementasi Perda terkait ruang bebas ini juga terus dievaluasi dan diharapkan dapat dilakukan penyesuaian terhadap kondisi terkini.

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim Kuswanto menyampaikan bahwa dari studi banding ini, DPRD Provinsi Jawa Timur dapat mengambil pelajaran dari pengalaman implementasi Perda yang telah ada sejak tahun 1992.

“Kami berencana untuk membuat Perda yang mengakomodir kebutuhan ini. Apa yang terjadi di Bali bisa melengkapi Perda yang akan disiapkan sehingga bisa sesuai dengan kepentingan semua pihak,” katanya. (*)

Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved