Senator asal Bali AWK Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI, Ini Alasannya

Krama Banjar Adat Dharmalaksana, Desa Adat Bugbug, Karangasem, Nengah Yasa Adi Susanto tiba-tiba mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Senator asal Bali AWK Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI, Ini Alasannya
dok/ist
LAPORKAN AWK - Nengah Yasa Adi Susanto mendatangi Gedung DPD RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Ia datang guna melaporkan Senator DPD RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III atau AWK ke Badan Kehormatan DPD RI. 

Senator asal Bali AWK Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI, Ini Alasannya

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Krama Banjar Adat Dharmalaksana, Desa Adat Bugbug, Karangasem, Nengah Yasa Adi Susanto tiba-tiba mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

Ia datang guna melaporkan Senator DPD RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III atau AWK ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI.

Hal ini dilakukannya setelah adanya kisruh kedatangan AWK ke Desa Adat Bugbug, Karangasem, Kamis (30/1) lalu.

Saat itu, ia berseteru dengan AWK saat rapat dengar pendapat di Wantilan Desa Adat Bugbug akibat persoalan dugaan pelanggaran awig-awig dan perarem serta dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh oknum Badan Pengembang Pariwisata Desa Adat Bugbug (BP2DAB) yang saat ini kasusnya masih berproses di Polres Karangasem.

“Pelaporan itu kan memang ada dasar hukumnya. Bilamana ada anggota DPD yang dia melakukan penyelewengan, pelanggaran kode etik, bisa dilaporkan ke BK DPD RI,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/2).

Dirinya berharap, dengan adanya pelaporan itu, supaya ada efek jera terhadap AWK dalam bertindak dan bersikap.

“Dia di DPD itu tidak boleh bentak-bentak orang, apalagi dia ngomongnya arogan, kasar, paling sakti dan mengaku paling berani,” tegasnya.

Di samping itu, Jro Ong (panggilan akrabnya, Red) yang juga Putra dari Jero Kaleran Desa Bugbug, Karangasem AWK kedepannya bisa lebih berhati-hati, lebih sopan dan beretika dalam menyampaikan pandangan atau pendapat di muka umum dan bukan justru memprovokasi masyarakat.

Hal tersebut didasarkan dasar hukum atas pelaporan tersebut adalah Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, pada Paragraf 3 Pengaduan tentang Perilaku Anggota DPD khususnya Pasal 314 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Masyarakat dapat mengajukan pengaduan tentang perilaku Anggota kepada Pimpinan DPD dan/atau Badan Kehormatan”.

Halaman
1234
Penulis: Ragil Armando
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved