Anggaran Tanggap Bencana BPBD Karangasem Dikurangi 300 Juta Lebih

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Anggaran tanggap bencana pos emergency service respon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem dipangkas hingga 38 persen.

Tahun 2019 anggaran pos emergency service mencapai 800 juta lebih, dan tahun 2020 sekitar 500 juta.

Turun hingga 300 juta lebih.

Kasi Kedaruratan dan Logistik, BPBD Karangasem, Ni Wayan Asmi Sukmawati menjelaskan, penurunan dana kebencanaan dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun, sehingga beberapa kegiatan dikurangi sementara waktu. Beberapa OPD lain juga banyak dikurangi,"jelas Asmi, Minggu (16/2/2020).

• Indra Sjafrie Hilang Dipemusatan Latihan Timnas Indonesia, Begini Jawaban Diplomatis Shin Tae-yong

• Berkenalan Dengan Baby Oil, Ini Manfaat Baby Oil untuk Wajah

• Deretan Fakta Meninggalnya Go Soo Jung, Pemeran Hantu di Drama Goblin yang Baru Berusia 24 Tahun

"Anggaran tanggap bencana pos emergency service respon untuk tangani saat terjadi bencana. Misalnya untuk penanganan longsor, pohon tumbang, dan banjir. Untuk sosialisasi dan mitigasi bencana anggarannya beda lagi,"tambah Asmi, wanita asli Karangasem, Bali ini.

Bagi BPBD Karangasem, penurunan anggaran pos emergency service respon sangat disayangkan.

Mengingat Karangasem berada diurutan pertama daerah resiko bencana di Bali.

Sedangkan di Nasional, Karangasem ada diurutan 93 daerah rawan bencana sesuai Resiko Bencana di Indonesia.

Topografis wilayah di Karangasem bervariatif.

Bumi Lahar memiliki daerah lautan, bebukitan, dan gunung.

Karangasem juga daerah yang dilalui patahan (sesar).

Patahan menyisir pesisir pantai di Karangasem.

Kondisi ini berimbas pada gempa seandainya patahan sesar ini bergerak cepat.

"Dalam setahun bencana di Karangasem bisa capai 200 - 300 kasus. Meliputi longsor, pohon tumbang, banjir, hingga air laut pasang dan masuk ke permukiman warga,"jelas Asmi.

Anggaran yang ada akan digunakan seirit mungkin, dan akan dimaksimalkan untuk penanganan kebencanaannya.