Indonesia Akan Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Tingkat Tinggi Jaminan Sosial Sedunia

Fachmi menjelaskan, urutan pertama dalam ekosistem digital Program JKN-KIS adalah tautan digital antara
basis data kepesertaan BPJS Kesehatan dengan basis data kependudukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Proses ini memastikan konsistensi dan validitas dengan basis data nasional dan memungkinkan BPJS Kesehatan untuk mengelola basis data kepesertaan secara lebih efisien.

Selanjutnya adalah tautan digital antara BPJS Kesehatan dan perbankan serta financial technology untuk
memudahkan pengumpulan iuran yang menjamin aliran pendapatan ke Dana Jaminan Sosial.

Lebih lanjut, digitalisasi juga meningkatkan proses verifikasi klaim digital dan menggantikan verifikasi klaim berbasis kertas tradisional yang rentan terhadap kesalahan manusia dan dokumen yang hilang.

Proses ini memungkinkan alokasi sumber daya manusia yang lebih efisien untuk mengisi posisi penting lainnya di BPJS Kesehatan.

Lebih jauh pemanfaatan teknologi dikembangkan dalam hal sistem informasi fasilitas kesehatan.

Mulai dari penggunaan aplikasi Health Facilities Information System (HFIS), Rujukan Online, Klaim Digital (Vedika),
pemanfaatan finger print di fasilitas kesehatan untuk validasi data kepesertaan serta Deteksi Potensi Fraud
melalui Analisa Data Klaim (Defrada).

Pengembangan ini diimplementasikan agar pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta efektif, efisien namun tetap mengedepankan mutu dan kualitas.

BPJS juga Kesehatan telah mengembangkan aplikasi Mobile JKN.

Mobile JKN adalah one stop service yang terus dikembangkan BPJS Kesehatan dan dapat digunakan untuk memperoleh informasi seputar program JKN-KIS, melakukan pendaftaran, pembayaran iuran, mengetahui informasi kepesertaan, pendaftaran antrean pelayanan, informasi ketersediaan tempat tidur RS, informasi jadwal operasi dan informasi kesehatan (tele consulting).

Berbagai kemajuan yang telah diraih tersebut membuat mata dunia serius memperhatikan perkembangan
jaminan sosial yang ada di Indonesia.

Tentu bukan sekedar untuk kepentingan reputasi Indonesia yang membaik, namun lebih dari itu peningkatan kualitas layanan bagi jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia tetap menjadi prioritas utama.(*)