Berita Banyuwangi

Validasi Data Penduduk Miskin, Bupati Banyuwangi : Agar Program Tepat Sasaran

Pemkab Banyuwangi melakukan validasi data penduduk miskin.Sebanyak 320 anggota TKPK daerah telah diberi pembekalan khusus untuk memvalidasi data

Surya/Haorrahman
Pemkab Banyuwangi melakukan validasi data penduduk miskin.Pembekalan khusus untuk memvalidasi data 

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGIPemkab Banyuwangi melakukan validasi data penduduk miskin.

Penguatan kelembagaan satuan tugas (satgas) penanggulangan kemiskinan daerah dilakukan agar data penduduk miskin semakin presisi, sehingga program yang digeber pemerintah bisa efektif mempercepat pengentasan kemiskinan.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, sebanyak 320 anggota tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) daerah mulai tingkat kecamatan hingga desa telah diberi pembekalan khusus untuk memvalidasi data.

Ratusan orang tersebut terdiri atas sekretaris kecamatan, sekretaris desa, ketua satgas penanggulangan kemiskinan tingkat desa, pendamping TKSK kecamatan, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Hampir Rampung, Ogoh-ogoh Dewa Wisnu ST Eka Dharma Suwitra Raib Digondol Maling

Jelang Pengerupukan, Ogoh-ogoh Dewa Wisnu ST Eka Dharma Suwitra Raib Digondol Maling

WIKI BALI - Ini 34 Ekstrakurikuler yang Ada di SMAN 2 Denpasar

Mereka digembleng langsung oleh tim dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.

Bupati Anas mengatakan, selama ini problem penanganan kemiskinan salah satunya adalah masalah validasi data.

Karena tidak bisa dipungkiri data kemiskinan yang diterima daerah dari pemerintah pusat masih ditemui ada perbedaan dengan fakta di lapangan.

Hal itu membuat program penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan dengan optimal.

Sebagian bantuan sosial pun menjadi kurang tepat sasaran.

“Ini menjadi perhatian kita bersama, karena itu daerah berupaya seoptimal mungkin untuk berkontribusi memperbaiki data tersebut. Sudah menjadi kewajiban daerah dan kita semua untuk bekerja keras mengatasi masalah kemiskinan, tapi semuanya harus dimulai dari data yang valid,” kata Anas.

Saat ini, lanjut Anas, Banyuwangi terus berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang kini tinggal 7,52 persen dari yang sebelumnya yang selalu tembus dua digit.

Sejumlah intervensi dilakukan dengan sinergi yang kompak dari tingkat desa hingga kabupaten.

“Karena itu saya harap validasi data penduduk miskin bisa dijalankan secara cermat dan teliti, agar tidak ada lagi penduduk miskin yang belum terdaftar, dan sebaliknya yang sudah mampu bisa dikeluarkan dari data kemiskinan,” pesan Anas.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Lukman Hakim mengatakan, verifikasi dan validasi dilakukan terhadap data tingkat kesejahteraan sosial (DTKS) penduduk Banyuwangi yang di dalamnya memuat jumlah penduduk miskin daerah.

Halaman
12
Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved