Pengajuan Keringanan Pajak Bisa Dilakukan secara Online, Berikut Caranya

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan beberapa insentif perpajakan kepada pelaku usaha sebagai langkah untuk mengurangi dampak pukulan virus corona (covid-19) terhadap perekonomian.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas fiskal pun memberi kemudahan dalam proses pengajuan permohonan insentif secara online melalui laman pajak.go.id.

Dalam keterangan resminya, wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan insentif dapat melakukan login dengan memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta password di laman pajak.go.id.

Kemudian, wajib pajak memillih tab layanan dan klik icon Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), untuk kemudian pada bagian Profil Pemenuhan Kewajiban Saya, wajib pajak bisa memilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan.

• PDP Covid-19 Berusia 16 Tahun Meninggal Usai Dirawat Sehari di NTB

• Sing Ningeh Munyi, Satpol PP Denpasar Bubarkan Paksa Kerumunan di Salah Satu Finance

• Terdampak Virus Corona, Bisnis 4 Artis Ini Terpaksa Tutup, Begini Curhat Ussy Hingga Inul Daratista

Adapun beberapa insentif yang diberikan pemerintah meliputi keringanan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Untuk melaksanakan pemberian insentif tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak menentukan klasifikasi lapangan usaha wajib pajak berdasarkan SPT tahun pajak 2018 yaitu mengikuti KLU yang dicantumkan oleh wajib pajak pada SPT tersebut. Apabila wajib pajak tidak mengisi KLU pada SPT dimaksud maka KLU wajib pajak ditentukan berdasarkan data KLU terakhir yang ada pada database (masterfile) Direktorat Jenderal Pajak," jelas DJP seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (6/4/2020).

Jika KLU yang sebenarnya berbeda dengan KLU yang tercantum pada SPT 2018, maka wajib pajak dapat melakukan pembetulan KLU dengan cara pembetulan SPT.

• KSPI Perkirakan PHK Massal terhadap Buruh Akan Terus Terjadi, 4 Faktor Ini Jadi Penyebab

• Antisipasi Penularan Covid-19, LPM Kelurahan Renon Denpasar Bagikan 3.500 Masker Kain ke Warga

Apabila SPT 2018 sedang atau telah dilakukan pemeriksaan sehingga tidak dapat dilakukan pembetulan, maka wajib pajak dapat melakukan permintaan perubahan data agar data KLU pada database DJP sesuai dengan kode KLU yang sebenarnya.

"Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak yang bergerak di bidang usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak sesuai PMK-23/2020 namun belum menyampaikan SPT 2018 untuk segera menyampaikan SPT 2018 dengan mencantumkan KLU yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut," jelas DJP.

Bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah 1 Januari 2019, kode KLU yang digunakan adalah kode KLU sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pelaku Usaha Bisa Ajukan Keringanan Pajak Secara Online, Simak Caranya"