Rencana Nyepi Sipeng di Bali Heboh di Medsos, Koster: Akhiri Polemik dan Silang Pendapat

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh masyarakat untuk berhenti berpolemik mengenai rencana Nyepi Desa Adat atau Nyipeng.

Rencana itu digagas oleh Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali.

Pasalnya, rencana Nyipeng tersebut secara resmi telah batal dilaksanakan berdasarkan paruman yang dilakukan oleh PHDI Provinsi Bali di kantornya, Rabu (8/4/2020).

"Saya tadi mendapatkan laporan dari Ketua Parisada Provinsi Bali bahwa rencana tersebut tidak jadi dilaksanakan," kata Koster dalam siaran persnya melalui teleconference, Rabu (8/4/2020) sore didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Koster mengakui bahwa sebelumnya memang ada kehebohan di media sosial mengenai rencana Nyipeng atau Nyepi Desa Adat yang diwacanakan oleh MDA Provinsi Bali itu.

"Oleh karena itu saya memohon kepada semua pihak tidak lagi berpolemik mengenai masalah itu.

Kita sudahi masalah itu karena Parisada dan Majelis Desa Adat sudah melakukan rapat dan memutuskan bahwa rencana itu tidak dilaksanakan," jelasnya.

Koster memandang, bahwa langkah yang diambil oleh PHDI Bali tersebut sangat baik.

Terlebih dalam keputusan itu juga ada upaya memperkuat Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali.

Dengan adanya upaya itu, Koster berharap Bali tidak lagi diisi oleh polemik atau silang pendapat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain melalui media.

Menurutnya, suasana yang kondusif akan memudahkan pemerintah, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota serta lembaga-lembaga terkait melakukan penanganan Covid-19 dengan baik. (*)