Alokasi APBD di Bawah 2 Persen, Guru Besar Unud Minta Pemprov Bali Mulai Perhatikan Pertanian
"Setelah ini kita (bisa) membuat kesepakatan bersama, bahwa stop dulu kita (bangun) pariwisata," kata Prof Windia
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
lihat foto
"Jadi semuanya masih jauh dari harapan untuk mengembangkan pertanian dan mengembangkan lembaga-lembaga yang ada di pertanian," kata dia.
Harusnya, kata dia, Pemprov Bali dan pemerintah yang lain kini mulai mendidik lembaga pertanian, khususnya subak di Bali, agar bisa berekonomi.
• Robi Navicula Adakan Konser Solo Via Streaming Serangkaian Ulang Tahun STT Wirasatya Soringwedi Ubud
• Tumbuhkan Rasa Empati Ditengah Covid-19, Kodim 1611/Badung Beri Bantuan Sembako kepada Fakir Miskin
"Jadi subak harus diperkuat dan diberdayakan, jangan dilemahkan lagi," pintanya.
Windia mengatakan, selain dilihat dari segi anggaran, ketidakseriusan pembangunan pertanian di Bali bisa dilihat dari minimnya produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) di bidang pertanian yang harusnya dicetuskan oleh Pemprov bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali. Dirinya mengatakan, salah satu Perda yang harusnya dibuat yakni tentang Pertanian Berkelanjutan. "Jadi (pembangunan pertanian harusnya) muncul dalam produk-produk legislatif kita, kalau tidak ya itu (berarti) omong kosong," tegas Windia. (*)
