Menaker Minta kepada Para Gubernur Pastikan Perusahaan Bayar THR Pekerja
Menaker meminta para gubernur memastikan perusahaan agar membayar Tunjangan Hari Raya ( THR) keagamaan kepada pekerja
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM - Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.
Dalam Surat Edara tersebut, Menaker meminta para gubernur memastikan perusahaan agar membayar Tunjangan Hari Raya ( THR) keagamaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“THR adalah pendapatan non upah yang harus diberi pengusaha kepada pekerja. Ini sesuai dengan ketentuan PP 78/2015 tentang Pengupahan dan ini kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja,”ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/5/2020).
Dalam Surat Edaran THR tersebut disebutkan juga, jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh.
• Kapolresta Denpasar Simakrama ke Desa Adat Renon, Tegaskan Hukuman Ini Bagi Koruptor BLT Dana Desa
• BLT Dana Desa di Jembrana Cair, Dibagikan ke 5.029 KK Terdampak Covid-19
• BKKBN Prediksi Angka Kehamilan di Indonesia Melonjak Selama Pandemi Virus Corona, Ini Alasannya
Ida juga mengatakan akan banyak pertanyaan yang muncul nantinya, seperti bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu membayar dan sejenisnya.
Maka, lanjut Ida, solusi atas permasalahan tersebut harus didialogkan secara terbuka antara pengusaha dengan pekerja.
Pengusaha harus membuka secara transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan dan segera mendialogkan secara bipartit.
“Dengan membuka ruang dialog, maka pengusaha dan pekerja mencari jalan bersama antara bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Apakah dilakukan secara bertahap, kalau ditunda sampai kapan , caranya bagaimana, itu dibicarakan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja,” kata Ida.
Selain itu di dalam Surat Edaran juga disebutkan dialog antara pengusaha dan pekerja dapat menyepakati beberapa hal antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan bertahap.(*)
