Vietnam & Filipina Protes Keras Setelah Beijing Larang Penangkapan Ikan di Laut China Selatan

TRIBUN-BALI.COM, - Ketegangan baru di Laut China Selatan diprediksi bakal semakin meningkat setelah Beijing mengeluarkan kebijakan yang melarang adanya kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang masih menjadi sengketa itu. 

Dilansir Tribun Bali via Kompas.com, secara sepihak, China akan melarang seluruh kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang telah diklaim oleh Beijing, meliputi daerah di dekat Scarborough Shoal, Kepulauan Paracel, dan Teluk Tonkin.

Klaim Beijing, menyebut 80 persen wilayah Laut China Selatan yang juga diperebutkan oleh negara-negara tetangga termasuk, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunai dan Indonesia. 

China pertama kali memberlakukan pelarangan yang sama di perairan itu pada tahun 1999, dengan alasan untuk membantu melestarikan sumber daya perikanan di salah satu daerah penangkapan ikan terbesar di dunia.

Laut China Selatan selama ini menyediakan makanan dan pekerjaan bagi jutaan orang di negara-negara sekitarnya tetapi penangkapan ikan berlebihan dan perubahan iklim mengancam keberlanjutan ekosistem di wilayah itu.

Melansir South China Morning Post (8/5/2020), pelarangan penangkapan ikan diberlakukan guna menjaga stok tangkapan ikan.

Aturan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Mei hingga 16 Agustus dan penjaga pantai China memastikan akan mengambil langkah-langkah ketat untuk menegakkan aturan ini.

Penerapan aturan secara sepihak ini telah menuai protes dari komunitas nelayan di Vietnam dan Filipina.

Mereka mendesak pemerintah mereka untuk mengambil sikap yang tegas.

Protes Vietnam dan Filipina Pada hari Jumat (8/5/2020) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang mengatakan, Hanoi secara tegas menolak keputusan sepihak tersebut.

"Nelayan Vietnam memiliki hak penuh untuk menangkap ikan di perairan di bawah kedaulatan mereka," kata Masyarakat Perikanan Vietnam dalam sebuah pernyataan di situs webnya awal pekan ini.

Mereka juga menyebut bahwa larangan tersebut adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Paracel.

Sementara itu di Manila, organisasi perikanan setempat juga meminta pemerintah Filipina untuk tidak menyerah pada penindasan China.

"Pemerintah Filipina seharusnya tidak membuang waktu dan menunggu petugas maritim China untuk menangkap para nelayan kita," kata Fernando Hicap, ketua Federasi Nasional Organisasi Nelayan Kecil.

“Mereka tidak memiliki hak untuk menyatakan larangan menangkap ikan dengan alasan melestarikan stok ikan di perairan laut yang tidak mereka klaim secara hukum.