Luhut Pastikan TKA China Masuk Indonesia Juni atau Juli 2020

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan TKA (Tenaga Kerja Asing) asal China atau Tiongkok akan masuk Indonesia.

Menurutnya, TKA Tiongkok dibutuhkan pada pertengahan tahun ini.

"Mereka berencana minta (TKA Tiongkok). Saya baru dengar ini dari media malah, nanti Juni atau Juli lah. Mereka sudah minta izin, tetapi kan izin tidak bisa hanya sehari jadi," kata Luhut dalam bincang dengan RRI di Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Menko Luhut tak menampik bahwa TKA Tiongkok tersebut sedang mengurus perizinan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Keberadaan tenaga kerja impor ini guna mendukung proyek industri litium baterai sebagai bahan baku mobil listrik.

"Kita harus akui belum siap menjalankan proyek ini sendirian karena teknologi yang digunakan berasal dari sana. Tetapi orang kita tetap mendominasi 90-92 persen lah, karena masih banyak di daerah lain yang pendidikan kurang bagus. Tetapi tiga tahun terakhir sudah diperbaiki," terangnya.

Luhut menegaskan saat ini sudah 600 orang di daerah yang masuk ke Politeknik.

"Jadi jangan sebar berita bohong, kita buat lapangan pekerjaan. Tapi kita perlu bikin dulu induknya, baru nanti seluruh pekerjanya orang kita," urainya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok  ke Konawe,  Sulawesi Tenggara (Sultera).

Kedatangan para TKA ditunda sampai menunggu kondisi dalam keadaan normal dan dinyatakan aman dari Covid-19.

“Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, R. Soes Hindharno dalam keterangannya Selasa (5/5/2020).

Soes Hindharno mengatakan Menaker, Ida Fauziyah telah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Binapenta, Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait merebaknya polemik rencana kedatangan TKA Tiongkok.

 "Selanjutnya kita akan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan ketua DPRD  Provinsi terkait hal tersebut,” lanjut Soes di Jakarta. 

Banyak dikritik

Rencana kedatangan TKA China ke Indonesia sebelumnya banyak ditentang.

Termasuk, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS DPR menyoroti masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Kendari, Sulawesi Tenggara di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja (TKA) di dalam negeri.

Anggota Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Demokrat banyak merima aspirasi keresahan masyarakat terkait masuknya TKA ke berbagai wilayah di Indonesia.

"Sekarang banyak pekerja di PHK, tentu tidak adil rasanya bagi kita. DPR harus bersuara terkait 500 tenaga kerja asing masuk ke Indonesia," tutur Herman saat rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Menurut Herman, saat pekerja di dalam negeri terkena PHK, sebaiknya putra-putri Indonesia didorong kemampuannya dan diberikan ruang yang cukup untuk berkarir lebih baik.

"Kita harus beri ruang, dibanding diambil tenaga kerja asing," ucap Herman.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati yang mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara telah menolak kedatangan TKA asal China.

"Maraknya isu masuknya TKA, kita melihat begitu banyak adanya pekerja yang kehilangan pekerjaannya," ucap Kurniasih.

Melihat kondisi tersebut, kata Kurniasih, PKS mendesak pemerintah untuk segera menghentikan penerimaan TKA hingga pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi berakhir.

"Kami juga mendesak untuk membuka peluang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja lokal sebagai langkah mengurangi risiko gejala sosial, akibat makin banyaknya angka pengangguran," tutur Kurniasih.

Kemenaker Bilang Tidak Datang Dalam Waktu Dekat

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker) Aris Wahyudi menjelaskan, Rencana Penggunaan 500 Tenaga Kerja Asing (RPTKA) asal China di Indonesia masih tertunda kedatangannya.

Pasalnya, Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Dengan demikian, dapat dipastikan kedatangan TKA asal China tersebut tidak akan datang dalam waktu dekat ini.

"Itu masih jauh dari kedatangan. Bukan berarti hari ini kita teken, terus besok mereka tiba. Prosedurnya masih panjang karena mereka masih harus visa, Imigrasi, Kemenkum HAM, ke kedutaan," ujar Aris dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Dia memastikan bahwa hadirnya 500 TKA China tersebut akan datang kala pemerintah telah mencabut status pembatasan transportasi.

"Jadi tidak dalam waktu dekat ini, bisa Juni, Juli. Kayaknya dari perusahaan memandang di-suspend," ujarnya.

Pihak Luhut angkat bicara

Rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sulawesi Tenggara mendapat penolakan dari Gubernur dan DPRD setempat.

Lantaran terkait dengan investasi, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menanggapi rencana kedatangan para TKA China itu.

Ia mengatakan, rencana kedatangan 500 TKA China itu tak terkait dengan kepentingan pribadi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana (soal 500 TKA China), selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel," kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Ia mengatakan, kedatangan para TKA China lantaran kemampuannya dibutuhkan. Sebab, ucapnya, tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut.

Gubernur dan DPRD Menolak

Sebelumnya, Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara satu suara menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang rencananya datang mulai pekan ini secara bertahap.

Gubernur Sultra Ali Mazi membenarkan rencana kedatangan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.

Diakuinya, pemerintah pusat telah menyetujui kedatangan TKA asal China di Sultra.

Menurutnya, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

“49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona, tidak tepat dengan memasukkan TKA asal Cina,” terangnya.

Sementara itu, seluruh unsur pimpinan dan fraksi di DPRD Sultra sepakat menolak kedatangan 500 TKA asal China ke Sultra yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI di Kabupaten Konawe, Sultra. Penolakan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Sultra, Rabu (29/4/2020).

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh menyatakan penolakan ini bukan berarti anti terhadap investasi China, tetapi karena situasi saat ini tidak tepat.

Ia meminta agar kebijakan ini ditunda sementara waktu hingga masalah corona ini berhasil dilalui. Abdurrahman bahkan menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA dipaksakan tetap datang di Sultra.

"Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tegasnya.

Sementara itu, Sudirman dari Fraksi PKS DPRD Sultra juga menyatakan penolakan dan mempertanyakan soal tenaga kerja lokal yang tidak dipekerjakan. 

"Ini aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan lalu TKA didatangkan dari luar ini tentunya sedih sekali," katanya.

DPRD Sultra juga sepakat mendesak kepada pihak perusahaan untuk melakukan  evaluasi dan memanfaatkan tenaga kerja lokal.

Pihak perusahaan PT VDNI yang dikonfirmasi terkait kedatangan ratusan TKA itu belum memberi tanggapan.

Seperti diketahui, dalam surat RPTKA yang diajukan pada 1 April 2020 oleh dua perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel ini memang telah disetujui oleh Kemenaker.

Lantaran disetujuinya TKA China itu karena kondisi psikologis TKA sebelumnya yang telah bekerja di dua perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara sudah tidak kondusif.

"Kondisi kedua perusahaan itu nggak kondusif. Karena TKA lama sudah mulai boring. TKA di sana kontraknya rata-rata hanya 6 bulan. Tidak bisa pulang karena tertahan ini, karena masalah transportasi. Kalau kondisinya seperti ini berarti kan perlu penyegaran," jelas Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi seperti dikutip dai Kompa.com.

Menurutnya, bila tidak ada penyegaran TKA bakal berimbas terhadap perumahan tenaga kerja lokal karena tidak ada project atau perusahaan bakal menghentikan pembangunan di sana.

Meski begitu, ia mengatakan, kedatangan 500 TKA asal China tersebut tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Hal tersebut lantaran Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Penulis: Reynas/Seno

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Luhut Pastikan TKA China Masuk Indonesia Juni atau Juli 2020, Sekarang Baru Urus Dokumen