Menakar Kekuatan Militer Beijing di Laut China Selatan, Sulit Diimbangi Negara Kawasan ASEAN

TRIBUN-BALI.COM -- Belakangan terakhir eskalasi di Laut China Selatan kembali memanas.

Setelah secara sepihak Beijing mengeluarkan larangan penangkapan ikan di wilayah perairan yang disengketakan. 

Kebijakan sepihak China itupun membuat Vietnam dan Filipina bereaksi dan menolak keputusan tersebut. 

Diketahui, Laut China Selatan menyimpan sumber daya alam yang luar biasa mulai cadangan gas bumi hingga perikanan. 

Laut China Selatan juga diketahui sebagai wilayah yang berdekatan langsung dengan 5 negara ASEAN, seperti Vietnam, Malaysia, Brunai, Filipina dan Indonesia. 

Pemicu permasalahan muncul atas klaim Beijing yang menyatakan jika 80 persen wilayah Laut China Selatan adalah miliknya. 

Dilansir dari South China Morning Post pada Jumat (8/5/2020), aturan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Mei hingga 16 Agustus 2020.

Dan penjaga pantai China memastikan akan mengambil langkah-langkah ketat untuk menegakkan aturan ini.

Termasuk penggunaan opsi militer.

Pertanyaannya, sejauh mana menakar kekuatan militer China jika opsi pendekatan keamanan dilakukan Beijing. 

Berikut analisis kekuatan militer di Laut China Selatan. 

Pada Maret 2017, lembaga kajian pakar (think tank) Amerika Serikat menyebutkan bahwa otoritas China sudah menempatkan pesawat tempur berikut peluncur rudalnya di pangkalan militer yang dibangunnya di Laut China Selatan.

Pangkalan-pangkalan itu sendiri terdiri dari angkatan laut, udara, radar, dan fasilitas pertahanan rudal.

“Beijing sekarang dapat menggeser aset-aset militernya."

"Termasuk pesawat tempur, dan peluncur-peluncur dual bergerak, ke Kepulauan Spratly kapan saja,” kata Asia Martitim Transparency Initiative (AMTI), bagian dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington DC, AS, seperti dilansir kompas.com.