Disdik Tabanan Berencana Regrouping Beberapa Sekolah, Atasi Kekurangan Guru Negeri

Disdik Tabanan Berencana Regrouping Beberapa Sekolah, Atasi Kekurangan Guru Negeri

Ganendra
Ilustrasi guru. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN – Sejumlah Anggota Komisi IV DPRD Tabanan menyoroti terkait kurang meratanya sebaran guru PNS di Kabupaten Tabanan. Selama ini, permasalahan kurangnya tenaga guru berstatus PNS di sekolah dasar dan SMP cenderung menjadi permasalahan klasik dan terjadi di daerah pelosok seperti Kecamatan Pupuan dan Baturiti.

Hanya saja, hingga saat ini permasalahan tersebut belum ada solusi dan menjadi PR Dinas Pendidikan Tabanan kedepannya. Rencana dalam yang bisa dilakukan Disdik adalah dengan regrouping (penggabungan) sekolah sehingga SDM di satu sekolah bisa digabung dengan sekolah lainnya.

"Banyak SD di pelosok yang kekurangan guru. Bahkan, ada juga sekolah yang hanya memiliki satu guru PNS dan selebihnya adalah guru kontrak dan guru honor. Kami harap Disdik bisa merancang dan melakukan pemerataan penempatan guru negeri di Tabanan," kata I Nyoman Suadiana saat rapat koordinasi antara DPRD dengan Dinas Pendidikan Tabanan, Selasa (12/5).

Dia melanjutkan, masalah pemerataan sebenarnya lebih banyak dari SDMnya itu sendiri. Misal, seorang guru PNS yang sebelumnya bertugas di daerah pelosok justru ingin pindah ke wilayah perkotaan dengan alasan dekat dengan istri ataupun suami dan anak. Padahal, dalam sumpah jabatannya sudah bersedia ditempatkan dimana saja.

"Jadi itu juga sering terjadi, sehingga ini menjadi PR kedepan bagi Dinas Pendidikan Tabanan. Agar nantinya pemerataan guru PNS bisa sesuai," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana. Selama ini terpantau banyak sekolah yang kekurangan tenaga pengajar PNS dan kerap lebih banyak tenaga pengajar kontrak ataupun honorer. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian agar kualitas pendidikan di Tabanan juga merata.

"Kami rasa pemerataan SDM tenaga pengajar harus dilakukan. Begitu juga dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM itu sendiri. Sehingga nantinya tercapai kualitas pendidikan yang lebih baik lagi," harapnya.

Dia menyarankan, salah satu cara yang efektif dilakukan adalah dengan meregrouping sekolah. Sehingga SDM di satu sekolah bisa bergabung dengan SDM di sekolah lainnya. Dan semoga dengan rencana tersebut, SDM bisa terpenuhi.

“Saya kira regrouping sekolah bisa jadi solusi untuk mengatasi kekurangan guru,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, I Nyoman Putra menanggapi positif dengan sorotan para anggota legislatif Tabanan tersebut. Ia menyampaikan, kekurangan guru PNS di Tabanan memang cukup banyak dan cenderung kurang merata. Terlebih lagi, dua tahun lagi atau tahun 2022 mendatang, tenaga pengajar PNS akan pensiun masal sehingga hal ini kemungkinan besar akaan memperparah situasi saat ini.

"Solusi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan regrouping dua atau tiga sekolah di satu desa. Sehingga, SDM atau gurunya bisa digabung di satu sekolah dan kendala kekurangan guru bisa diminimalisir," jelasnya.

Putra menjelaskan, selain minimalisir kekurangan guru, juga berdampak pada efisiensi dana BOS yang sebelumnya ada di dua atau tiga sekolah, dan setelah digabung menjadi fokus di satu sekolah.

“Kami sudah berencana dan telah sepakat untuk regroupping sekolah menjadi salah satu solusi mengatasi kekurangan guru,” tandasnya.(mpa)

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved