Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Alokasi Anggaran Ibu Kota Baru di APBN 2021
Namun, dirinya tidak menutup kemungkinan untuk perencanaan ibu kota negara (IKN) baru masih bisa dilakukan.
lihat foto
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan bahwa yang saat ini dilakukan terkait pembangunan ibu kota negara (IKN) hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para calon investor saja.
Pernyataan ini disampaikan, lantaran adanya tuduhan terhadap pemerintah jika keuangan negara sebesar 19 persen agar tidak diperuntukkan untuk penanganan penyebaran virus corona (Covid-19).
“Arahan Presiden sudah jelas bahwa saat ini seluruh fokus pekerjaan adalah mencari cara untuk penanganan pandemi Covid-19. Penggunaan APBN pun sudah diatur dengan baik oleh Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) untuk difokuskan pada penanganan Covid-19,” ujar Jodi melalui keterangan tertulis, Senin (6/4/2020).
"Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, temasuk Ibu Kota Negara baru, bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali," katanya.
Jodi menambahkan, Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah menjelaskan dengan tegas, saat ini fokus penggunaan APBN 2020 adalah untuk penanganan Covid-19.
Prioritas Pemerintah
Terdapat tiga prioritas yang akan dikedepankan, meliputi kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap daya beli masyarakat, dan menjaga keberlangsungan sektor usaha terutama untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Namun, sebagaimana arahan dari Presiden kepada para menteri yang harus tetap menjalankan tupoksinya dengan maksimal di tengah pandemi ini, Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Pelaksana tugas sementara Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan pun dalam hal ini ditugaskan oleh Jokowi untuk menjaga komunikasi dengan para investor.
Asal mula tuduhan ini bermula dari kanal YouTube Muhammad Said Didu yang diwawancarai Hersubeno Arief berdurasi 22 menit beberapa waktu lalu.
Dalam video tersebut, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah Covid-19.
Said Didu mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum dan hanya mementingkan legacy.
Said Didu menyebutkan bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak “mengganggu” dana untuk pembangunan IKN baru dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Sri Mulyani: Tidak Ada Alokasi Anggaran Ibu Kota Baru di APBN 2021 dan Pemerintah Fokuskan APBN untuk Tangani Pagebluk Corona dan Bukan Ibu Kota Baru
