Corona di Bali

Apa Yang Harus Dipersiapkan Pemerintah Untuk New Normal, Ini Pendapat Ahli di Bali

Apa Yang Harus Dipersiapkan Pemerintah Untuk New Normal, Ini Pendapat Ahli di Bali

Shutterstock
New normal di restoran dengan menerapkan physical distancing 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah mulai mengkaji skenario kelonggaran pembatasan aktivitas di tengah pandemi covid-19 atau yang baru-baru ini lekat didengar di telinga dengan istilah New Normal.

Lantas apa yang perlu disiapkan pemerintah untuk melaksanakan era New Normal supaya dapat efektif berjalan dan justru tidak menimbulkan kontradiktif di masyarakat.

Seorang ahli virologi asal Universitas Udayana Bali, Prof. Dr. drh. I Gusti Ngurah Kade Mahardika menyampaikan ada dua hal utama yang harus dipenuhi pemerintah.

"Pertama kesiapan dari sisi pelayanan kesehatan dalam hal ini sistem rumah sakit dan kedua adalah contact tracing," ujar Prof. Mahardika kepada Tribun Bali sore ini.

Dijelaskannya, perbaikan sistem pelayanan rumah sakit, di mana Indonesia harus menyiapkan minimal 12.000 unit kamar perawatan lengkap dengan ventilator, sedangkan untuk Provinsi Bali memerlukan 200 unit kamar.

"Syaratnya harus menyediakan kamar untuk perawatan intensif dengan ventilator Indonesia butuh 12.000 sedangkan di Bali 200 unit kamar sehingga orang-orang terpapar dan menjamin perawatan covid-19 yang berat bisa dirawat dengan benar," ujar dia.

Lanjut Prof, hal kedua yang dipenuhi untuk New Normal adalah contact tracing yang erat, ia berpendapat di Indonesia contact tracing belum pernah dilakukan dengan serius.

"Di Bali, kasus terkonfirmasi per Rabu 20 Mei ini ada 371, kalau kontak tracing dengan benar paling tidak ada 300 keluarga harus sudah dilacak semua apakah dilakukan, nampaknya tidak. Misal ketemu satu orang terkonfirmasi keluarga atau orang terdekat harus dideteksi," bebernya.

Ia menambahkan kedua hal itu membutuhkan kemauan dan kemampuan pemerintah dengan anggaran yang dialokasikan dalam penanggulangan covid-19.

"Saya mendukung melonggarkan pembatasan sosial dengan syarat dua hal tadi. Kalau tidak sebaiknya tidak dilonggarkan sementara," pungkas dia. (*)

Penulis: Adrian Amurwonegoro
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved