Tatap New Normal, PKB Jembrana Desak Bupati Juga Beri Perhatian Pesantren

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Rencana pemerintah memberlakukan the new normal di tengah belum tuntasnya penyebaran Covid-19 mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Jembrana dari PKB.

Hal ini seperti yang diungkapkan Ketua DPC PKB Jembrana, Yunus kepada Tribun Bali, Minggu (31/5/2020).

Pihaknya mengaku mendukung penuh kebijakan dari pemerintah pusat tersebut.

Hanya saja, pihaknya meminta kepada Bupati Jembrana untuk memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor informal.

Salah satunya pesantren serta para pengasuh dan staf pengajarnya.

"Mohon pesantren juga diberikan perhatian khusus. Karena ada santri dan pengasuh yang pasti akan mulai beraktivitas kembali dengan adanya kebijakan ini," kata Yunus yang juga Ketua Fraksi Kebangkitan Persatuan DPRD Jembrana ini.

Selama ini, terangnya, pesantren sering tidak masuk dalam skema pembuatan kebijakan di pemerintah daerah.

Hal itu karena keberadaan pesantren berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

"Meski di bawah naungan Kemenag, kami kira pemda juga harus memberikan perhatian khusus. Karena sekarang kondisi pesantren sudah berbeda. Tidak hanya pendidikan keagamaan saja," tuturnya.

Menurutnya, ponpes mempunyai andil yang luar biasa tidak hanya untuk pencetak kader bangsa yang cerdas.

Lebih-lebih bagi pembentukan karakter anak muda.

Selain itu, ponpes juga merupakan embrio munculnya lembaga pendidikan.

“Oleh karenanya wajib hukumnya pemerintah memberikan intervensi yang cukup memadai bagi tumbuh kembangnya pesantren, apalagi sudah ada UU ponpes, sehingga tidak ada alasan lagi pemerintah untuk menafikan ponpes,” tegasnya.

Pihaknya juga ingin memastikan agar tidak ada lagi klaster baru pandemi Covid-19 di ponpes dalam memasuki kondisi new normal.

Untuk itu, ada beberapa hal yang diusulkan untuk diintervensi pemerintah daerah melalui kebijakan disertai penganggarannya.