Anggota DPRD Bali Suardana Kecewa Soal Carut-marut Pengawasan di Pelabuhan Gilimanuk, Begini Katanya

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Anggota DPRD Bali Dapil Jembrana dari Fraksi Golkar, Made Suardana mengaku kecewa dengan carut-marutnya pengawasan penduduk pendatang (duktang) di Pelabuhan Gilimanuk. 

Pihaknya melihat masih kurang koordinasi antara pihak Pelabuhan Ketapang di Jawa Timur dengan Pelabuhan Gilimanuk di Bali.

"Masih kurang koordinasi antara Ketapang dengan petugas Gilimanuk, terkait pendatang semua saling menuduh dan saling menyalahkan," kata Suardana kepada Tribun Bali, Senin (1/6/2020).

Pun begitu, ia meminta agar semua pihak tidak menyalahkan para petugas di lapangan yang menurutnya sudah banyak bertugas dengan baik.

• Berbagi 30 Ton Beras, Koster Puji Kader PDIP Lebih Banyak yang Dikerjakan Daripada Beritanya

• Pohon Tumbang dan Tanah Longsor Timpa Satu Mobil di Sempidi Badung, Kerugian Puluhan Juta

• Disebut Pembunuh Senyap karena Muncul Tanpa Gejala, Bagaimana Cara Mengetahui Alami Hipertensi?

Terkait dengan adanya beberapa duktang yang lolos, ia menyebutkan itu karena adanya keterbatasan jumlah dan kemampuan personel yang kurang di lapangan.

"Tapi jangan disalahkan yang bertugas yang melaksanakan di lapangan, karena dia pasti membuat terbaik, tapi karena keterbatasan kemampuan," ucap pria yang juga menjabat sebagai PLT. Ketua DPD II Golkar Jembrana ini.

Ia meminta semua pihak untuk duduk bersama dalam memecahkan masalah ini.

Menurutnya, Gubernur Bali, Wayan Koster harus mempunyai solusi yang baik dalam menyelesaikan masalah ini.

Apalagi, pandemi Covid-19 atau Corona ini belum juga berakhir di seluruh dunia, termasuk Bali.

"Tapi ketegasan dan kecerdasan pemimpin , kalau masalah pendatang ke Bali, jangan Bupati Jembrana yang di salahkan. Karena ini masalah Bali tapi kita minta pertanggungjawaban dan solusi kepada pemimpin Bali, karena ASDP Pelabuhan Gilimanuk bukan milik Jembrana, keuntungan Pelabuhan Gilimanuk juga tidak Jembrana menikmati," tukasnya. (*)